Apa Itu APBN Perubahan? Kapan Diperlukan dan Bagaimana Prosesnya di DPR
Ketika harga minyak, kurs, dan suku bunga jauh berbeda dari asumsi awal, muncul pertanyaan: apakah APBN perlu diubah?
Ketika harga minyak, kurs, dan suku bunga jauh berbeda dari asumsi awal, muncul pertanyaan: apakah APBN perlu diubah?
Banyak keputusan penting soal APBN, asumsi makro, dan pimpinan lembaga keuangan dibahas di Komisi XI DPR. Itulah mengapa pasar memperhatikan rapat-rapatnya.
DPR mengesahkan APBN 2027 dengan belanja negara Rp4.106,26 triliun dan defisit Rp671,16 triliun atau 2,4% dari PDB.
RUU Perampasan Aset kini resmi menjadi usul DPR dan ditargetkan disahkan paling lambat 15 Desember 2026. Ini isi pokok dan perdebatannya.
DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026, menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi atas klaster ketenagakerjaan UU Cipta Kerja.
DPR mengesahkan UU Satu Data Indonesia yang menjadikan Data Dasar Nasional acuan utama perencanaan pembangunan, penganggaran, dan penyaluran bantuan sosial.
Setiap undang-undang melewati proses panjang di DPR dan pemerintah. Begini lima tahapannya, dari masuk Prolegnas hingga dimuat dalam Lembaran Negara.
Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah daftar rencana pembentukan undang-undang. Ini cara kerja dan pengaruhnya terhadap RUU yang dibahas DPR.
Dewan Perwakilan Rakyat memiliki tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Begini cara fungsi-fungsi itu dijalankan.
DPR memiliki tiga hak untuk mengawasi pemerintah: interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Berikut pengertian, syarat, dan perbedaannya.