DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 pada Selasa, 6 Oktober 2026. Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri 326 anggota, sementara perwakilan buruh menyaksikan dari balkon.
Latar Belakang
Undang-undang ini menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, yang menguji klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja. MK meminta pembentuk undang-undang menyusun aturan ketenagakerjaan baru yang terpisah. Mekanisme uji materi seperti ini dijelaskan di apa itu uji materi Mahkamah Konstitusi.
Wakil Ketua Komisi IX sekaligus Ketua Panitia Kerja, Putih Sari, melaporkan bahwa undang-undang ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Sehari sebelumnya, Komisi IX dan pemerintah telah menyetujui pembawaan RUU ke paripurna. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyambut baik hasil pembahasan.
Poin-Poin Penting
Berdasarkan ringkasan yang beredar, sejumlah ketentuan yang disorot antara lain:
- Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT): maksimal 2 tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing paling lama 1 tahun, sehingga total maksimal 4 tahun.
- Alih daya (outsourcing): dibatasi pada beberapa kategori jasa penunjang, seperti kebersihan, katering pekerja, keamanan, jasa penunjang pertambangan dan migas, serta angkutan pekerja.
- Pesangon: pengali 0,5 kali dihapus, sehingga pesangon minimal 1 kali sesuai alasan PHK dan masa kerja.
- Upah: survei kebutuhan hidup layak (KHL) dilakukan BPS bersama Dewan Pengupahan sebagai masukan penetapan upah minimum.
- Jam kerja: 40 jam per minggu tetap dipertahankan.
- Perlindungan lain: larangan menahan ijazah dan dokumen pribadi pekerja, batas magang maksimal 6 bulan, serta perlindungan pekerja disabilitas dan pekerja platform digital.
Teks final dan aturan pelaksananya masih ditunggu, sehingga rincian ketentuan dapat berbeda dari ringkasan awal. Undang-undang ini juga disebut memberi masa transisi sebelum berlaku penuh.
Dampak bagi Pekerja dan Pengusaha
Bagi pekerja: batasan kontrak dan outsourcing yang lebih ketat, serta perbaikan pesangon, memberi kepastian lebih besar.
Bagi pengusaha: biaya kepatuhan bisa meningkat, terutama di sektor yang banyak menggunakan tenaga kontrak dan alih daya. Pengusaha akan menunggu aturan turunan untuk menyesuaikan sistem kepegawaian.
Kaitan dengan Upah Minimum 2027
Penetapan upah minimum 2027 masih menggunakan aturan pengupahan yang berlaku saat ini. Formula baru berbasis undang-undang ini diperkirakan berlaku setelah aturan pelaksananya terbit. Usulan kenaikan upah tahun depan dibahas di UMP 2027: usulan buruh 7,5–9,5%, dan rumus perhitungannya di cara menghitung upah minimum.
Kondisi ketenagakerjaan terkini, termasuk PHK, dapat dibaca di data PHK Januari–Juni 2026. Proses sebuah RUU hingga menjadi undang-undang dijelaskan di cara RUU menjadi undang-undang. Informasi resmi tersedia di situs DPR RI.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Kapan UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan?
UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan DPR dalam Rapat Paripurna pada Selasa, 6 Oktober 2026.
Berapa batas maksimal kontrak kerja PKWT dalam UU baru?
Menurut ringkasan yang beredar, PKWT maksimal 2 tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing 1 tahun, sehingga total maksimal 4 tahun. Teks final perlu dicek setelah diundangkan.
Kenapa DPR membuat UU Ketenagakerjaan baru?
Untuk menindaklanjuti Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang meminta aturan ketenagakerjaan disusun terpisah dari UU Cipta Kerja.
