Komisi XI DPR adalah alat kelengkapan DPR yang membidangi keuangan negara, perencanaan pembangunan, moneter, dan sektor jasa keuangan, dengan mitra kerja utama Kementerian Keuangan, Bappenas, Bank Indonesia, OJK, LPS, dan BPS. Komisi ini membahas asumsi makro RAPBN, mengawasi kebijakan moneter dan jasa keuangan, serta melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon pimpinan BI, OJK, dan LPS. Karena itu, rapat Komisi XI sering menjadi perhatian pasar keuangan.
Apa Tugas Komisi XI?
Seperti komisi lain di DPR, Komisi XI menjalankan tiga fungsi DPR di bidangnya: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Penjelasan fungsi DPR secara umum ada di fungsi DPR: legislasi, anggaran, pengawasan.
| Fungsi | Contoh di Komisi XI |
|---|---|
| Legislasi | Pembahasan RUU sektor keuangan dan perpajakan |
| Anggaran | Pembahasan asumsi dasar ekonomi makro dan pendapatan negara |
| Pengawasan | Rapat kerja dengan Menteri Keuangan, rapat dengan Gubernur BI dan Ketua OJK |
| Seleksi | Fit and proper test calon pimpinan BI, OJK, LPS |
Siapa Mitra Kerja Komisi XI?
Mitra kerja utama mencakup Kementerian Keuangan, Bappenas, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Badan Pusat Statistik, serta lembaga lain yang ditetapkan DPR. Daftar mitra dapat berubah sesuai keputusan DPR pada setiap periode.
Mengapa Pasar Memperhatikan Komisi XI?
- Asumsi makro APBN, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, kurs rupiah, dan harga minyak, dibahas bersama pemerintah. Siklus penyusunannya dijelaskan di siklus penyusunan APBN dan peran DPR.
- Pernyataan Gubernur BI dan Ketua OJK dalam rapat dengan DPR bisa memberi sinyal kebijakan.
- Pemilihan pimpinan lembaga memengaruhi arah kebijakan moneter dan pengawasan keuangan.
- RUU sektor keuangan mengubah aturan main bagi bank, asuransi, dan pasar modal.
Bagaimana Proses Fit and Proper Test?
Secara umum, calon pimpinan Bank Indonesia diusulkan Presiden, lalu diuji Komisi XI dan disetujui DPR dalam rapat paripurna. Calon Dewan Komisioner OJK dipilih melalui panitia seleksi, diusulkan Presiden, lalu dipilih DPR. Mekanisme serupa berlaku untuk Dewan Komisioner LPS. Rincian tahapan berbeda untuk setiap lembaga sesuai undang-undangnya.
Apakah Komisi XI Mengendalikan Bank Indonesia?
Tidak. Bank Indonesia adalah lembaga independen dalam menetapkan kebijakan moneter. DPR menjalankan fungsi pengawasan melalui rapat kerja dan laporan berkala, tetapi tidak menentukan BI Rate. Independensi ini penting untuk kepercayaan pasar. Pembahasan lembaga independen ada di kementerian, LPNK, dan lembaga independen.
Bagaimana Konteks Saat Ini?
Pada akhir Oktober 2026, rupiah mencatat penutupan terlemah di sekitar Rp18.175 per dolar AS dan BI Rate bertahan di 5,75%. Dalam situasi seperti ini, rapat Komisi XI dengan BI dan Kementerian Keuangan menjadi forum penting untuk menjelaskan langkah stabilisasi kurs dan pengelolaan APBN, termasuk dampak harga minyak terhadap subsidi energi.
Bagaimana Komisi XI Membahas Asumsi Makro?
Setiap tahun, pemerintah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal. Komisi XI bersama pemerintah dan Bank Indonesia membahas asumsi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan suku bunga SBN. Hasilnya dibawa ke Badan Anggaran untuk dirumuskan dalam RAPBN. Asumsi yang realistis penting agar APBN tidak perlu banyak penyesuaian di tengah tahun.
Apa Hubungan Komisi XI dengan BPK?
Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada DPR. Komisi XI menjadi salah satu alat kelengkapan yang membahas hasil pemeriksaan tersebut bersama mitra kerjanya. Peran BPK dijelaskan di peran BPK dan opini WTP.
Mengapa Hak Angket Berbeda dengan Rapat Kerja?
Rapat kerja adalah forum rutin pengawasan antara komisi dan mitra kerjanya. Hak angket adalah hak DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang penting dan berdampak luas. Penjelasannya ada di hak angket, interpelasi, dan menyatakan pendapat.
Hasil pembahasan asumsi makro ini juga menjadi acuan pasar untuk menilai seberapa realistis rencana anggaran pemerintah tahun berikutnya.
Apa yang Bisa Diikuti Publik?
- Rapat terbuka Komisi XI sering disiarkan melalui kanal resmi DPR.
- Laporan singkat rapat dipublikasikan di situs DPR.
- Kesimpulan rapat kerja sering memuat kesepakatan penting, misalnya asumsi makro.
Investor yang mengikuti pasar obligasi dan rupiah sering mencermati pernyataan dalam rapat kerja Komisi XI, karena pejabat kerap memberi gambaran terbaru tentang realisasi anggaran dan arah kebijakan.
Apa Kesimpulannya?
Komisi XI adalah titik temu antara politik dan kebijakan ekonomi. Bagi investor dan masyarakat, memantau agenda Komisi XI membantu memahami arah kebijakan fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan.
Informasi resmi tersedia di DPR RI dan Bank Indonesia.
Artikel ini bersifat informasi dan edukasi. Data dapat diperbarui sesuai rilis resmi lembaga terkait.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa hubungan Komisi XI dengan BPK?
BPK menyampaikan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada DPR, dan Komisi XI menjadi salah satu alat kelengkapan yang membahasnya.
Apa bidang tugas Komisi XI DPR?
Keuangan negara, perencanaan pembangunan, moneter, dan sektor jasa keuangan.
Siapa saja mitra kerja Komisi XI?
Antara lain Kementerian Keuangan, Bappenas, Bank Indonesia, OJK, LPS, dan BPS, sesuai keputusan DPR.
Apa peran Komisi XI dalam pemilihan pimpinan BI dan OJK?
Komisi XI melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon yang diusulkan, lalu hasilnya disetujui DPR dalam rapat paripurna.
Apakah DPR menentukan BI Rate?
Tidak. Bank Indonesia independen dalam kebijakan moneter; DPR hanya menjalankan fungsi pengawasan.
Mengapa pasar memperhatikan rapat Komisi XI?
Karena di sana dibahas asumsi makro APBN, sinyal kebijakan BI dan OJK, RUU sektor keuangan, dan pemilihan pimpinan lembaga keuangan.
