Hot News
Forex, Economics & Trading Excellence
Politik

Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Catatan Program, Ekonomi, dan Kabinet

✍️ monetapostadmin 📅 October 21, 2026 👁 1 views

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap berusia dua tahun pada 20 Oktober 2026. Momen ini diisi beragam evaluasi, dari klaim keberhasilan pemerintah hingga kritik mahasiswa dan pengamat.

Berikut rangkuman catatan penting berdasarkan data yang tersedia.

Fakta kunci: Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Catatan Program, Ekonomi, dan Kabinet
Beberapa angka kunci dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Program Prioritas

Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program paling menonjol. Hingga 30 September 2026, MBG menjangkau 57 juta penerima melalui 27.486 SPPG, dengan realisasi anggaran Rp153,2 triliun. Pemerintah menargetkan lebih dari 72 juta penerima pada 2027. Rinciannya ada di realisasi MBG hingga September 2026.

Program lain yang dipantau langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden antara lain Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pemerintah juga membentuk Danantara untuk mengelola aset dan investasi BUMN, yang dibahas di apa itu Danantara.

Kondisi Ekonomi

IndikatorPosisi terbaru
Pertumbuhan ekonomi5,29% (Kuartal II 2026)
Inflasi3,28% (September 2026)
RupiahSekitar Rp18.000 per dolar AS (Oktober 2026)
Defisit APBN1,24% PDB (hingga September 2026)
Target pertumbuhan APBN 20276%

Pertumbuhan ekonomi relatif stabil di atas 5%, dan penerimaan pajak tumbuh 24,1% hingga September. Namun, pemerintah menghadapi tekanan berat menjelang ulang tahun kedua: rupiah melemah melewati Rp18.000, dan IHSG anjlok setelah MSCI membuka konsultasi untuk menurunkan status pasar saham Indonesia. Respons pemerintah terhadap isu ini dibahas di respons pemerintah terhadap MSCI.

Dinamika Kabinet

Dalam dua tahun, posisi Menteri Keuangan sudah dijabat tiga orang: Sri Mulyani Indrawati, Purbaya Yudhi Sadewa (sejak 8 September 2025), dan Suahasil Nazara (sejak 14 September 2026). Pergantian ini menjadi sorotan pelaku pasar karena terkait arah kebijakan fiskal. Ulasannya ada di Suahasil gantikan Purbaya.

Legislasi Penting

Bersama DPR, pemerintah mengesahkan sejumlah undang-undang pada awal Oktober 2026, termasuk UU Pelindungan Ketenagakerjaan dan UU Satu Data Indonesia. RUU Perampasan Aset juga ditargetkan rampung pada Desember, seperti dibahas di RUU Perampasan Aset.

Penilaian Publik Beragam

Survei kepuasan publik menjelang dua tahun pemerintahan menunjukkan hasil yang berbeda-beda, mulai dari 44,5% (SMRC) hingga 65,2% (Parameter Politik Indonesia). Perbedaan ini dipengaruhi metode dan waktu survei. Penjelasannya ada di survei kepuasan dua tahun Prabowo.

Di lapangan, kelompok mahasiswa seperti BEM UI merencanakan aksi di Jakarta untuk menyuarakan kritik terhadap dua tahun pemerintahan. Pemerintah, di sisi lain, menekankan bahwa program prioritas mulai dirasakan masyarakat dan memerlukan waktu untuk menunjukkan hasil penuh.

Tantangan Tahun Ketiga

  • Menjaga stabilitas pasar dan rupiah di tengah suku bunga global tinggi dan konsultasi MSCI.
  • Kualitas pelaksanaan program, terutama keamanan pangan dan tata kelola MBG.
  • Transparansi Danantara setelah dividen BUMN tidak lagi masuk APBN.
  • Mencapai target pertumbuhan 6% dalam APBN 2027.

Sebagai perbandingan, catatan setahun pemerintahan dapat dibaca di setahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Data resmi indikator ekonomi dapat dicek di Badan Pusat Statistik.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Kapan Prabowo-Gibran dilantik?

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024, sehingga genap dua tahun pada 20 Oktober 2026.

Apa program prioritas utama pemerintahan Prabowo?

Program yang paling menonjol adalah Makan Bergizi Gratis, yang menjangkau 57 juta penerima hingga September 2026, disertai Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, dan pembentukan Danantara.

Berapa tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo?

Hasil survei menjelang dua tahun pemerintahan beragam, antara lain 44,5% menurut SMRC dan 65,2% menurut Parameter Politik Indonesia.

monetapostadmin
Redaksi MonetaPost