MonetaPost – Setahun pemerintahan Prabowo-Gibran diwarnai capaian dan kritik publik. Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo memaparkan hasil kerja kabinet dan program prioritas yang sudah dijalankan.
Presiden Prabowo Subianto menggelar Sidang Kabinet Paripurna hari ini, Senin (20/10), bertepatan dengan setahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Agenda ini menjadi momen refleksi penting bagi pemerintah untuk memaparkan capaian, mengevaluasi kebijakan, serta memantapkan arah program prioritas ke depan setelah satu tahun menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa sidang kali ini akan difokuskan pada pembahasan hasil kerja nyata pemerintah selama satu tahun terakhir. Prabowo disebut akan menyoroti capaian program prioritas dan kebijakan yang sudah dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Bapak Presiden akan menjelaskan apa yang sudah kita capai dan apa yang sudah dirasakan masyarakat,” ujar Teddy di Tangerang Selatan, Minggu (19/10).
Program yang Sudah Dirasakan Publik
Menurut Teddy, berbagai program pemerintahan Prabowo-Gibran mulai menunjukkan hasil, terutama di sektor kesejahteraan sosial, pendidikan, dan ketahanan pangan. Pemerintah menilai sejumlah inisiatif strategis seperti penguatan bantuan sosial dan peningkatan akses pendidikan telah memberikan dampak positif bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia menegaskan, meskipun baru satu tahun berjalan, arah kebijakan pemerintah sudah mengarah ke jalur yang benar sesuai dengan visi kesejahteraan rakyat.
“Ke depannya sesuai cita-cita Bapak Presiden, menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali,” ujar Teddy.
Sidang Kabinet ini juga merupakan tindak lanjut dari evaluasi sebelumnya pada 31 Agustus 2025, ketika Presiden Prabowo mengundang para ketua umum partai politik untuk membahas situasi nasional pasca-unjuk rasa di Jakarta. Momen itu sekaligus mempertegas komitmen Presiden terhadap stabilitas politik dan reformasi kebijakan publik.
Sorotan dan Kritik dari Celios
Meski pemerintah menyoroti capaian positif, Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai bahwa setahun pemerintahan Prabowo-Gibran belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi publik. Dalam survei nasional terbarunya, Celios memberikan skor 3 dari 10 terhadap kinerja kabinet, menurun dari skor 5 pada survei 100 hari pertama pemerintahan.
Direktur Kebijakan Fiskal Celios, Media Wahyu Askar, menjelaskan bahwa penurunan nilai tersebut menunjukkan adanya lemahnya koordinasi antar lembaga, komunikasi publik yang belum efektif, serta lambatnya realisasi program prioritas yang dijanjikan pemerintah.
“Pak Prabowo mendapatkan skor 3 dari 10, sementara Gibran 2 dari 10. Banyak kebijakan belum menunjukkan dampak nyata bagi publik,” ungkapnya dalam rapor kinerja satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Selain itu, Celios juga menyoroti sepuluh pejabat dengan kinerja terburuk yang direkomendasikan untuk reshuffle kabinet, termasuk beberapa menteri bidang ekonomi dan sosial yang dianggap belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Penilaian Publik terhadap Ekonomi dan Hukum
Hasil survei Celios yang melibatkan 1.338 responden di 34 provinsi menunjukkan bahwa mayoritas publik masih merasa belum ada perubahan signifikan terhadap kondisi ekonomi rumah tangga mereka.
- 45% responden merasa kondisi ekonomi keluarganya stagnan,
- 27% merasa lebih buruk, dan
- hanya 28% yang menilai lebih baik dibanding tahun sebelumnya.
Selain itu, 75% responden menilai penegakan hukum masih buruk, dan 91% menilai komunikasi kebijakan pemerintah tidak memadai.
Peneliti Hukum Celios, Muhammad Saleh, mengatakan publik menantikan perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan, terutama di sektor hukum, transparansi kebijakan, dan pemberantasan korupsi. Ia menilai koordinasi antar kementerian masih perlu diperkuat agar kebijakan dapat diterjemahkan lebih cepat ke tingkat implementasi.
Tantangan dan Harapan untuk Tahun Kedua Pemerintahan Prabowo-Gibran
Memasuki tahun kedua, pemerintahan Prabowo-Gibran menghadapi tantangan besar untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global, mempercepat realisasi program prioritas nasional, serta memperkuat komunikasi publik agar lebih transparan dan mudah dipahami masyarakat.
Banyak pihak berharap hasil evaluasi dari lembaga-lembaga survei seperti Celios bisa menjadi bahan introspeksi bagi pemerintah dalam memperbaiki kinerja kabinet. Para ekonom juga menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik melalui peningkatan efektivitas program bantuan dan percepatan proyek infrastruktur strategis.
“Setahun pemerintahan Prabowo-Gibran seharusnya menjadi momentum memperkuat fondasi ekonomi nasional dan memperbaiki tata kelola birokrasi,” tulis analis dari CSIS Indonesia dalam laporan mingguan mereka.
Selain itu, pemerintahan diharapkan dapat lebih aktif mengundang partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan. Dengan komunikasi yang lebih terbuka, masyarakat dapat merasa menjadi bagian dari proses pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan.
Evaluasi dan Momentum Perbaikan
Setahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi refleksi penting terhadap perjalanan awal menuju visi Indonesia Emas 2045. Meski sudah ada sejumlah capaian yang patut diapresiasi, hasil survei publik memperlihatkan masih adanya kesenjangan antara harapan dan realisasi.
Sidang Kabinet Paripurna yang digelar hari ini menjadi momentum strategis bagi Presiden Prabowo untuk menegaskan arah reformasi, memperkuat koordinasi antar kementerian, dan memulihkan kepercayaan publik terhadap efektivitas kebijakan pemerintah.
Dengan evaluasi berkelanjutan, transparansi, dan komitmen untuk memperbaiki komunikasi publik, pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki peluang besar untuk memperkuat fondasi sosial dan ekonomi Indonesia, menuju pemerintahan yang lebih responsif dan inklusif bagi seluruh rakyat.
One Comment