MonetaPost – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mempercepat pelaksanaan Inpres Jalan Daerah 2025 senilai Rp8,98 triliun untuk memperkuat konektivitas wilayah, mendukung swasembada pangan dan energi, serta meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
Inpres Jalan Daerah 2025 menjadi tonggak penting dalam pembangunan infrastruktur nasional. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah, pemerintah menegaskan komitmen untuk memperkuat konektivitas antarwilayah dalam rangka mendukung swasembada pangan dan energi nasional.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menjelaskan bahwa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik merupakan tulang punggung bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan jalan daerah yang terintegrasi dengan jalan nasional akan memperlancar arus distribusi hasil produksi, mempercepat mobilitas masyarakat, serta meningkatkan efisiensi logistik nasional.
“Ketersediaan jalan yang baik adalah tulang punggung ekonomi daerah. Dengan percepatan peningkatan jalan daerah, potensi pangan dan energi di berbagai wilayah akan berkembang optimal,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Tujuan dan Fokus Program Inpres Jalan Daerah
Program Inpres Jalan Daerah (IJD) 2025 memiliki misi besar untuk mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Fokus utama dari program ini antara lain:
- Meningkatkan konektivitas antarwilayah agar hasil produksi daerah dapat terdistribusi dengan lancar.
- Mendukung swasembada pangan dan energi nasional melalui pembangunan akses menuju sentra produksi.
- Meningkatkan kemantapan jalan daerah agar terhubung langsung dengan jaringan jalan nasional.
- Mendorong produktivitas sektor pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata lokal.
Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Bina Marga menegaskan bahwa peningkatan konektivitas bukan hanya proyek fisik, tetapi strategi jangka panjang untuk memperkuat daya saing ekonomi daerah sekaligus memperkecil kesenjangan antarwilayah.
Rincian Anggaran dan Penyerapan Tenaga Kerja
Pada periode 2025–2026, alokasi anggaran Inpres Jalan Daerah 2025 mencapai Rp8,98 triliun dengan target 427 kegiatan yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia.
Rinciannya sebagai berikut:
- Tahap I: Rp3,98 triliun untuk 234 kegiatan, menyerap 14.333 tenaga kerja.
- Tahap II: Rp3,12 triliun untuk 193 kegiatan, menyerap 8.562 tenaga kerja.
- Tahun Jamak (MYC): Rp1,88 triliun dialokasikan untuk penyelesaian kontrak tahun anggaran 2026.
Program ini tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga berperan sebagai penggerak ekonomi lokal. Pekerjaan konstruksi membuka ribuan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar proyek, dan memicu tumbuhnya kegiatan ekonomi tambahan seperti logistik, jasa, dan perdagangan di wilayah sekitar pembangunan.
Sebaran Wilayah dan Panjang Jalan yang Ditangani
Secara tematik, kegiatan dalam Inpres Jalan Daerah 2025 terbagi ke dalam empat fokus pembangunan utama:
- Swasembada pangan: 73,51%
- Swasembada energi: 1,26%
- Peningkatan konektivitas: 11,28%
- Fokus lain (pariwisata, industri, transmigrasi): 13,95%
Dari sisi geografis, alokasi kegiatan tersebar 63,39% di wilayah barat dan 36,61% di wilayah timur Indonesia, dengan total panjang jalan yang ditangani mencapai 1.576 kilometer serta pembangunan jembatan sepanjang 458,1 meter untuk tahap I dan II.
Pembangunan ini diharapkan mampu membuka akses ke daerah terpencil dan kawasan produksi utama yang selama ini sulit dijangkau. Dengan konektivitas yang lebih baik, daerah-daerah tersebut dapat lebih cepat berkembang dan terintegrasi ke rantai ekonomi nasional.
Kriteria Penetapan Prioritas dan Pelaksanaan Teknis
Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Bina Marga menetapkan daftar prioritas Inpres Jalan Daerah 2025 berdasarkan sejumlah kriteria, yaitu:
- Aspek tematik pembangunan sesuai fokus nasional.
- Tingkat kemantapan jalan dan urgensi perbaikan.
- Keberlanjutan usulan dari pemerintah daerah.
Jalan daerah yang menjadi prioritas adalah yang berfungsi mendukung kawasan produksi pangan, distribusi energi, dan penghubung antar simpul transportasi, termasuk wilayah yang masih terisolasi.
Pelaksanaan teknis di lapangan dilakukan oleh Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN/BPJN) di setiap provinsi, dengan dukungan konsultan supervisi untuk memastikan mutu pekerjaan sesuai spesifikasi teknis dan jadwal yang ditetapkan.
Peran Strategis Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pelaksanaan Inpres Jalan Daerah 2025 melalui sistem usulan berbasis aplikasi. Setiap daerah wajib melengkapi dokumen teknis seperti:
- Desain teknis jalan,
- Studi kelayakan (feasibility study), dan
- Dokumen lingkungan.
Proses ini memastikan bahwa setiap proyek yang diusulkan layak secara teknis, ekonomi, dan lingkungan, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas program di tingkat daerah.
Penetapan daftar paket prioritas dilakukan secara terintegrasi bersama Kementerian PPN/Bappenas, sehingga setiap kegiatan yang didanai oleh pusat benar-benar mendukung sasaran pembangunan nasional jangka panjang.
Konektivitas untuk Swasembada dan Daya Saing Nasional
Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah 2025 menjadi langkah strategis untuk memperkuat konektivitas nasional, mendukung swasembada pangan dan energi, serta meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tengah dinamika global.
Dengan percepatan program ini, pemerintah berharap biaya logistik nasional dapat ditekan, akses antarwilayah semakin terbuka, dan potensi ekonomi daerah berkembang lebih cepat.
Sinergi antara Kementerian PU, pemerintah daerah, dan sektor swasta menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
One Comment