Uji materi atau judicial review adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui mekanisme ini, warga negara dapat meminta MK membatalkan atau menafsirkan ulang pasal undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi.
Kewenangan Mahkamah Konstitusi
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 24C, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
- Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
- Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD.
- Memutus pembubaran partai politik.
- Memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
Selain itu, MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. MK beranggotakan sembilan hakim konstitusi.
Uji Formil vs Uji Materiil
- Uji formil: menguji proses pembentukan undang-undang, misalnya apakah prosedur dan partisipasi publik sudah dipenuhi.
- Uji materiil: menguji isi pasal, ayat, atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
Siapa yang Bisa Mengajukan?
Pemohon harus memiliki kedudukan hukum (legal standing), yaitu pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Pemohon dapat berupa:
- Perorangan warga negara Indonesia;
- Kesatuan masyarakat hukum adat;
- Badan hukum publik atau privat;
- Lembaga negara.
Sifat Putusan
Putusan MK bersifat final dan mengikat sejak diucapkan, tanpa upaya hukum lanjutan. Putusan dapat berupa:
- Mengabulkan permohonan (pasal dinyatakan bertentangan dengan UUD dan tidak berkekuatan hukum mengikat);
- Mengabulkan dengan syarat (konstitusional atau inkonstitusional bersyarat);
- Menolak permohonan;
- Tidak dapat menerima permohonan.
Contoh Putusan yang Berdampak Besar
| Putusan | Isi pokok |
|---|---|
| 168/PUU-XXI/2023 | Meminta aturan ketenagakerjaan disusun dalam UU tersendiri, terpisah dari UU Cipta Kerja |
| 60/PUU-XXII/2024 | Mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah dalam Pilkada |
| 62/PUU-XXII/2024 | Menghapus ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) |
| 135/PUU-XXII/2024 | Memisahkan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah mulai 2029 |
Putusan 168/PUU-XXI/2023 ditindaklanjuti dengan UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Putusan terkait pemilu dibahas di sistem pemilu Indonesia dan pernah memicu perdebatan, seperti dalam kritik terhadap putusan pemilu terpisah.
Hubungan MK dan DPR
Karena MK dapat membatalkan undang-undang buatan DPR dan Presiden, hubungan kedua lembaga kadang memanas, misalnya saat DPR membahas revisi undang-undang yang menyangkut MK. Contohnya dibahas dalam guncangan politik MK dan DPR.
Putusan dan jadwal sidang MK dapat diakses di situs Mahkamah Konstitusi.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa itu uji materi di Mahkamah Konstitusi?
Uji materi adalah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi, untuk menentukan apakah pasal undang-undang bertentangan dengan konstitusi.
Siapa yang bisa mengajukan uji materi ke MK?
Pihak yang hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan, seperti perorangan WNI, masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara.
Apakah putusan MK bisa dibanding?
Tidak. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sejak diucapkan, tanpa upaya hukum lanjutan.
