Kongres AS terbelah atau pemerintahan terbelah terjadi ketika presiden berasal dari satu partai sementara salah satu atau kedua kamar Kongres dikuasai partai lain; setelah pemilu sela 2026, Demokrat diproyeksikan menguasai DPR sementara Presiden Trump dari Partai Republik tetap memegang hak veto. Kendali Senat masih ketat saat artikel ini disusun.
Dalam kondisi ini, undang-undang besar lebih sulit lolos, dan isu seperti batas utang bisa menjadi titik tawar politik.
Apa Itu Pemerintahan Terbelah?
Sistem AS memisahkan kekuasaan eksekutif (presiden) dan legislatif (Kongres yang terdiri dari DPR dan Senat). Undang-undang harus disetujui kedua kamar dan ditandatangani presiden. Jika partai yang berbeda menguasai lembaga yang berbeda, kebijakan memerlukan kompromi. Proses legislasi di Indonesia dijelaskan di cara RUU menjadi undang-undang.
Apa Itu Hak Veto?
Presiden AS bisa menolak menandatangani undang-undang yang sudah disetujui Kongres. Penolakan ini disebut veto. Kongres bisa membatalkan veto jika dua pertiga anggota DPR dan Senat setuju, ambang yang sangat sulit dicapai. Tai Hui dari J.P. Morgan Asset Management mengingatkan bahwa hak veto membuat presiden tetap berpengaruh besar meski DPR dikuasai oposisi.
| Istilah | Arti singkat |
|---|---|
| Pemerintahan terbelah | Presiden dan Kongres dari partai berbeda |
| Veto | Penolakan presiden atas undang-undang |
| Membatalkan veto | Butuh dua pertiga suara di DPR dan Senat |
| Batas utang | Plafon utang federal yang ditetapkan Kongres |
| Penutupan pemerintahan | Terjadi jika anggaran tidak disetujui |
Apa Itu Batas Utang?
Batas utang adalah jumlah maksimum utang yang boleh dimiliki pemerintah federal AS. Kongres harus menaikkan atau menangguhkan batas ini agar pemerintah bisa terus membayar kewajiban. Dalam pemerintahan terbelah, pembahasan batas utang sering alot dan pernah memicu kekhawatiran gagal bayar serta penurunan peringkat kredit AS.
Apa Itu Penutupan Pemerintahan?
Jika Kongres dan presiden tidak menyepakati anggaran, sebagian lembaga pemerintah AS bisa berhenti beroperasi sementara. Data ekonomi resmi, seperti laporan tenaga kerja, kadang tertunda saat penutupan terjadi. Ini memengaruhi pasar karena investor kehilangan data penting.
Mengapa Pasar Peduli?
Pemerintahan terbelah cenderung membatasi kebijakan fiskal besar, seperti pemotongan pajak atau belanja tambahan yang dibiayai utang. Pasar membaca ini sebagai defisit yang lebih terkendali, sehingga yield Treasury 10 tahun turun 6 basis poin ke 4,906% dan dolar melemah setelah hasil awal pemilu.
Apa yang Tetap di Tangan Presiden?
Kebijakan perdagangan dan tarif, kebijakan luar negeri, dan banyak peraturan pelaksana tetap berada di tangan eksekutif. Karena itu, kebijakan tarif yang memengaruhi ekspor Indonesia tidak otomatis berubah karena hasil pemilu sela.
Bagaimana Perbandingan dengan Indonesia?
Indonesia menganut sistem presidensial, tetapi presiden tidak memiliki hak veto seperti di AS. Undang-undang dibahas bersama DPR dan pemerintah dan disetujui bersama. Perppu menjadi instrumen presiden dalam keadaan genting, yang kemudian harus disetujui DPR. Penjelasannya ada di apa itu Perppu dan bedanya dengan UU.
Apakah Pemerintahan Terbelah Selalu Buruk?
Tidak selalu. Sebagian investor melihat pemerintahan terbelah sebagai penyeimbang yang mencegah kebijakan ekstrem. Namun, risiko kebuntuan, terutama soal anggaran dan batas utang, bisa memicu volatilitas pasar.
Apa Dampaknya bagi Indonesia?
Dolar yang melemah dan yield AS yang turun mendukung rupiah dan SBN dalam jangka pendek. Rupiah dibuka menguat ke Rp18.132 pada 4 November. Namun, kebuntuan batas utang di masa depan bisa memicu gejolak pasar global yang juga berdampak ke Indonesia.
Bagaimana Hak Angket di Indonesia?
Di Indonesia, DPR memiliki hak angket, interpelasi, dan menyatakan pendapat untuk mengawasi pemerintah. Fungsi ini mirip dengan penyelidikan dan dengar pendapat Kongres AS. Penjelasannya ada di hak angket, interpelasi, dan menyatakan pendapat.
Bagaimana Pengalaman Sebelumnya?
Pemerintahan terbelah cukup sering terjadi di AS. Dalam beberapa periode, kebuntuan anggaran memicu penutupan pemerintahan sementara dan negosiasi batas utang yang menegangkan pasar. Pada periode lain, kompromi justru menghasilkan kesepakatan anggaran jangka menengah.
Bagaimana Peran Senat?
Senat berwenang menyetujui pengangkatan pejabat tinggi, hakim federal, dan perjanjian internasional. Jika Republik tetap menguasai Senat, presiden masih bisa menunjuk pejabat dengan lebih mudah meski DPR dikuasai oposisi.
Bagaimana Pengaruh ke Fed?
Kongres tidak menentukan suku bunga, tetapi Senat menyetujui pengangkatan pejabat Federal Reserve. Jesper Koll dari Monex menilai Kongres yang dikuasai oposisi bisa memperkuat persepsi independensi Fed, yang bisa memengaruhi pandangan pasar terhadap dolar.
Bagaimana Pengaruh ke Anggaran Pertahanan dan Bantuan?
Anggaran pertahanan dan bantuan luar negeri harus disetujui Kongres. Dalam pemerintahan terbelah, pos-pos ini bisa menjadi bahan tawar-menawar. Perubahan anggaran tersebut bisa memengaruhi kebijakan AS di Timur Tengah dan Asia.
Apa yang Perlu Dipantau?
- Proyeksi akhir kendali Senat.
- Agenda anggaran dan batas utang Kongres baru.
- Pernyataan presiden tentang kerja sama dengan Kongres.
- Pergerakan yield Treasury dan dolar.
Informasi resmi tersedia di U.S. Congress dan U.S. Department of the Treasury.
Artikel ini bersifat informasi dan edukasi politik-ekonomi, disusun dari data dan pemberitaan per 4 November 2026.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa itu penutupan pemerintahan AS?
Kondisi ketika sebagian lembaga pemerintah berhenti beroperasi karena anggaran tidak disetujui.
Apa itu pemerintahan terbelah?
Kondisi ketika presiden dan salah satu atau kedua kamar Kongres dikuasai partai berbeda.
Apa itu hak veto?
Hak presiden AS menolak undang-undang yang disetujui Kongres.
Bagaimana veto bisa dibatalkan?
Dengan dukungan dua pertiga anggota DPR dan Senat.
Apa itu batas utang AS?
Plafon utang federal yang harus dinaikkan atau ditangguhkan Kongres.
Apakah presiden Indonesia punya hak veto?
Tidak seperti di AS; undang-undang dibahas dan disetujui bersama DPR dan pemerintah.
