Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah peraturan yang ditetapkan Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Kedudukan Perppu setara dengan undang-undang, tetapi dibuat tanpa pembahasan bersama DPR terlebih dahulu.
Dasar Hukum
UUD 1945 Pasal 22 mengatur:
- Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Perppu.
- Perppu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya.
- Jika tidak mendapat persetujuan, Perppu harus dicabut.
Tiga Syarat “Kegentingan yang Memaksa”
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 menafsirkan kegentingan yang memaksa dengan tiga syarat:
- Ada keadaan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.
- Undang-undang yang dibutuhkan belum ada, atau ada tetapi tidak memadai, sehingga terjadi kekosongan hukum.
- Kekosongan hukum tidak dapat diatasi dengan membuat undang-undang melalui prosedur biasa karena memerlukan waktu lama, sementara keadaan mendesak perlu kepastian.
Penilaian ada atau tidaknya kegentingan pada dasarnya merupakan kewenangan subjektif Presiden, tetapi harus memiliki dasar objektif yang dapat diuji.
Nasib Perppu di DPR
Setelah ditetapkan, Perppu diajukan ke DPR dalam bentuk RUU penetapan Perppu menjadi undang-undang. DPR hanya dapat menyetujui atau menolak, tanpa mengubah isinya.
- Disetujui: Perppu ditetapkan menjadi undang-undang.
- Ditolak: Perppu harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
RUU penetapan Perppu termasuk RUU kumulatif terbuka yang dapat diajukan di luar Prolegnas, seperti dijelaskan di apa itu Prolegnas.
Contoh Perppu
| Perppu | Isi | Ditetapkan menjadi |
|---|---|---|
| Perppu 1/2020 | Kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID-19, termasuk izin defisit di atas 3% PDB | UU 2/2020 |
| Perppu 2/2022 | Cipta Kerja, setelah UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK | UU 6/2023 |
Perppu 1/2020 berkaitan langsung dengan aturan defisit APBN, yang dijelaskan di apa itu defisit APBN.
Perppu vs Undang-Undang vs Peraturan Pemerintah
| Aspek | Undang-Undang | Perppu | Peraturan Pemerintah |
|---|---|---|---|
| Pembuat | DPR bersama Presiden | Presiden | Presiden |
| Syarat | Proses legislasi biasa | Kegentingan yang memaksa | Melaksanakan undang-undang |
| Kedudukan | Setara UU | Setara UU | Di bawah UU |
| Persetujuan DPR | Sejak awal | Pada sidang berikutnya | Tidak diperlukan |
Bisakah Perppu Diuji di MK?
Bisa. Mahkamah Konstitusi menyatakan berwenang menguji Perppu karena kedudukannya setara undang-undang. Mekanismenya dijelaskan di apa itu uji materi Mahkamah Konstitusi.
Teks Perppu dan undang-undang dapat dicari di JDIH BPK.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa itu Perppu?
Perppu adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang ditetapkan Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dengan kedudukan setara undang-undang.
Apa yang terjadi jika DPR menolak Perppu?
Jika DPR tidak memberikan persetujuan, Perppu harus dicabut dan tidak berlaku lagi.
Apa contoh Perppu yang menjadi undang-undang?
Contohnya Perppu 1/2020 tentang penanganan pandemi yang menjadi UU 2/2020, dan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja yang menjadi UU 6/2023.
