MonetaPost – Pemerintah resmi menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen mulai Rabu (22/10/2025). Kebijakan bersejarah ini diumumkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman atas instruksi Presiden Prabowo untuk meringankan beban petani tanpa menambah anggaran APBN.
Kabar baik datang bagi jutaan petani di seluruh Indonesia. Pemerintah resmi mengumumkan bahwa harga pupuk turun 20 persen, berlaku mulai Rabu (22/10/2025). Keputusan ini disambut antusias oleh para pelaku sektor pertanian karena dianggap sebagai angin segar di tengah naiknya biaya produksi pertanian dalam beberapa tahun terakhir.
Langkah tersebut disebut sebagai kebijakan bersejarah di sektor pertanian nasional, sekaligus menjadi salah satu wujud nyata komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut kebijakan penurunan harga pupuk ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo.
“Hari ini diumumkan atas arahan Bapak Presiden. Harga pupuk turun 20 persen. Berlaku mulai hari ini. Ini berita gembira,” ujar Amran dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan.
Menurut Amran, kebijakan ini lahir dari keinginan kuat Presiden agar petani tidak lagi terbebani oleh mahalnya harga sarana produksi pertanian, terutama pupuk yang menjadi komponen utama dalam meningkatkan produktivitas lahan.
Rincian Lengkap Harga Pupuk Setelah Turun 20 Persen
Berdasarkan pengumuman resmi Kementerian Pertanian, penurunan harga pupuk 20 persen berlaku untuk dua jenis utama pupuk bersubsidi, yakni Urea dan NPK.
- Pupuk Urea: dari Rp2.250 per kilogram (kg) menjadi Rp1.800 per kg
(atau dari Rp112.500 menjadi Rp90.000 per sak) - Pupuk NPK: dari Rp2.300 per kg menjadi Rp1.840 per kg
(atau dari Rp115.000 menjadi Rp92.000 per sak)
Amran menjelaskan bahwa penurunan harga ini berlaku serentak di seluruh wilayah Indonesia, baik di Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, maupun wilayah timur seperti Papua dan Nusa Tenggara.
“Tolong dicatat dengan baik, Urea dari Rp2.250 per kilo menjadi Rp1.800, turun Rp450 per kilogram di seluruh Indonesia,” kata Amran.
“Ini bukan hanya kebijakan administratif, tetapi kebijakan besar yang langsung dirasakan rakyat di lapangan.”
Penurunan harga ini menjadi salah satu reformasi terbesar di industri pupuk nasional setelah lebih dari satu dekade harga cenderung stagnan bahkan meningkat karena tekanan biaya produksi dan distribusi.
Penurunan Harga Pupuk Tanpa Tambah Beban APBN
Salah satu hal paling menarik dari kebijakan ini adalah turunnya harga pupuk tanpa menambah beban anggaran negara (APBN).
Amran menegaskan bahwa langkah ini tidak dilakukan dengan menambah subsidi, melainkan melalui efisiensi besar-besaran dalam sistem distribusi, produksi, dan manajemen logistik pupuk nasional.
“Inilah hasil dari efisiensi efektif dan produktif. Pemerintah tidak menambah anggaran APBN, tapi bisa menurunkan harga pupuk 20 persen. Ini adalah sejarah baru,” ujar Amran.
Menurut Kementan, efisiensi dilakukan di berbagai lini, mulai dari pengadaan bahan baku, pengangkutan, hingga sistem penyaluran ke kios resmi. Pemerintah juga menggandeng sejumlah BUMN dan perusahaan pupuk nasional seperti PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif.
Langkah efisiensi ini sejalan dengan program reformasi tata kelola pupuk yang digagas sejak awal pemerintahan Prabowo-Gibran. Pemerintah ingin memangkas rantai distribusi yang panjang dan kerap menimbulkan disparitas harga antarwilayah.
Amran menambahkan, kebijakan ini menjadi tonggak penting di tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan belum pernah terjadi pada periode pemerintahan sebelumnya.
Pemerintah Awasi Ketat Distribusi Harga Pupuk
Untuk memastikan kebijakan ini benar-benar dirasakan oleh petani, pemerintah akan melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi dan harga pupuk di lapangan. Mentan menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk mengambil keuntungan pribadi.
“Manakala ada yang menaikkan harga pupuk, izinnya akan dicabut dan akan diproses hukum. Ini harus kita kawal bersama,” tegas Amran.
Pemerintah melalui Satgas Pangan dan aparat penegak hukum akan memonitor harga pupuk di kios-kios dan distributor di seluruh provinsi. Mekanisme pelaporan masyarakat juga disiapkan agar petani dapat melaporkan jika ditemukan pelanggaran harga.
Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas pasokan sekaligus menekan potensi penimbunan atau permainan harga yang sering terjadi di daerah-daerah sentra pertanian.
Dampak Positif Turunnya Harga Pupuk Bagi Petani
Dengan biaya produksi yang lebih rendah, harga pupuk turun 20 persen diyakini akan berdampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan petani di Indonesia.
Petani kini dapat menghemat biaya tanam, sehingga margin keuntungan dari hasil panen menjadi lebih besar.
Selain itu, kebijakan ini diharapkan mampu mendorong kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) — indikator penting yang menggambarkan tingkat kesejahteraan petani — serta memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Para ekonom pertanian menilai, penurunan harga pupuk juga bisa mendorong petani untuk meningkatkan luas tanam dan produktivitas, terutama pada komoditas utama seperti padi, jagung, dan kedelai. Jika produksi meningkat, maka ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan dapat berkurang.
Kebijakan ini juga menjadi bukti konkret bahwa pemerintah berkomitmen menata ulang sistem pangan nasional, tidak hanya dari sisi konsumsi, tetapi juga dari hulu, yakni ketersediaan sarana produksi yang terjangkau.
Langkah Berkelanjutan di Sektor Pertanian
Kementerian Pertanian memastikan bahwa program penurunan harga pupuk ini bukan langkah sesaat, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat kemandirian pangan Indonesia.
Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan lanjutan, termasuk digitalisasi distribusi pupuk, integrasi data petani penerima subsidi, serta peningkatan kapasitas produksi pupuk dalam negeri.
“Kita ingin petani Indonesia berdaulat. Harga pupuk harus stabil dan terjangkau agar produksi meningkat dan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia,” ujar Amran menegaskan.
Dengan berbagai kebijakan efisiensi, pengawasan distribusi, dan dukungan langsung dari Presiden Prabowo, penurunan harga pupuk sebesar 20 persen menjadi momentum penting dalam sejarah pertanian Indonesia.
Kebijakan ini diharapkan membawa perubahan nyata bagi jutaan petani di seluruh Nusantara — bukan sekadar janji, tetapi bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional.
One Comment