MonetaPost – Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Indonesia berhasil memperoleh tambahan 12% saham PT Freeport Indonesia dengan harga sangat murah. Dengan akuisisi ini, kepemilikan saham negara meningkat menjadi 63%. Simak detailnya tentang negosiasi, strategi pemerintah, dan dampak ekonomi dari kesepakatan ini.
Kabar menggembirakan datang dari sektor pertambangan nasional. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Investasi/ESDM mengumumkan keberhasilan dalam memperoleh tambahan 12 persen saham PT Freeport Indonesia. Tambahan saham ini disebut didapatkan dengan harga yang sangat murah, sehingga memperkuat posisi Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas di salah satu perusahaan tambang emas dan tembaga terbesar di dunia.
Dengan tambahan ini, porsi kepemilikan saham Indonesia di Freeport meningkat dari 51 persen menjadi 63 persen. Langkah strategis ini dinilai sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat kedaulatan sumber daya alam nasional.
Bahlil Tambahan Saham Didapat dengan Valuasi Sangat Rendah
Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa proses akuisisi tambahan saham tersebut dilakukan dengan perhitungan matang dan biaya serendah mungkin.
“Yang jelas dengan biaya yang semurah-murahnya. Bila perlu valuasi asetnya sangat kecil sekali,” ujar Bahlil saat ditemui di Kementerian P2MI, Jakarta, Rabu (8/10).
Meski belum mengungkapkan nilai pasti dari transaksi ini, Bahlil memastikan bahwa kesepakatan sudah final dan hasilnya akan disampaikan secara resmi oleh pemerintah dalam waktu dekat. Menurutnya, semua proses negosiasi telah selesai, dan kini tinggal menunggu tahap administrasi dalam perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Kepemilikan Negara di Freeport Makin Kuat
Sejak pengambilalihan saham mayoritas pada tahun 2018, Indonesia melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) atau MIND ID telah memegang 51 persen saham Freeport. Tambahan 12 persen saham ini menandakan langkah strategis lanjutan dalam memperkuat kendali negara terhadap salah satu tambang terbesar di Papua.
Dengan kepemilikan 63 persen, Indonesia kini memiliki posisi yang jauh lebih kuat dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan, termasuk kebijakan produksi, lingkungan, hingga pembagian keuntungan.
“Negosiasi tambahan Freeport sudah final, sudah penambahan 12 persen,” kata Bahlil dalam kesempatan terpisah di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa (7/10).
Proses Resmi Menunggu Perpanjangan IUPK
Bahlil menjelaskan bahwa proses resmi pemindahan saham akan dilakukan bersamaan dengan perpanjangan izin operasional tambang atau IUPK Freeport Indonesia, yang berlaku hingga 2041. Pemerintah dan Freeport saat ini tengah membahas detail waktu dan mekanisme pelaksanaan.
“Nanti itu kan pas ke perpanjangan. Sekarang kan tambang yang ada sekarang ini sampai dengan 2041. Tanggalnya berapa lagi dibicarakan sekarang,” jelasnya.
Dengan mekanisme ini, pemerintah memastikan bahwa setiap langkah dilakukan sesuai regulasi dan tetap memberikan keuntungan maksimal bagi negara.
Dampak Positif bagi Ekonomi Nasional
Tambahan kepemilikan saham ini diharapkan membawa dampak signifikan terhadap penerimaan negara. Selain mendapatkan dividen yang lebih besar, pemerintah juga memiliki kendali lebih besar atas arah pengelolaan sumber daya alam di Papua.
Keuntungan lainnya termasuk:
-
Meningkatnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
-
Kontrol lebih besar terhadap kebijakan lingkungan dan CSR
-
Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang
-
Dorongan terhadap kemandirian industri tambang nasional
Langkah ini juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi “penonton” dalam pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga pemain utama yang mampu bernegosiasi dengan perusahaan multinasional kelas dunia seperti Freeport-McMoRan.
Langkah Strategis Menuju Kedaulatan Tambang
Pemerintah terus berkomitmen memperjuangkan kedaulatan pengelolaan sumber daya alam sebagaimana amanat konstitusi. Penambahan saham Freeport ini merupakan bukti bahwa negosiasi keras dan strategi investasi jangka panjang dapat memberikan hasil nyata bagi negara.
Kesuksesan ini diharapkan menjadi contoh bagi pengelolaan sektor strategis lainnya, seperti minyak, gas, dan energi terbarukan, di mana kepentingan nasional menjadi prioritas utama.
“Kita ingin memastikan bahwa sumber daya alam kita dikelola oleh bangsa sendiri, dengan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat,” tegas Bahlil dalam beberapa kesempatan sebelumnya.
Dengan tambahan 12 persen saham Freeport yang diperoleh dengan harga super murah, Indonesia kini memegang 63 persen saham di salah satu tambang terbesar dunia. Ini bukan hanya langkah bisnis, melainkan simbol kedaulatan ekonomi dan strategi investasi cerdas pemerintah dalam memperkuat peran negara di sektor pertambangan.
Masyarakat kini menantikan pengumuman resmi pemerintah terkait nilai akuisisi, struktur kepemilikan baru, serta rencana jangka panjang pengelolaan tambang Freeport di bawah kendali Indonesia.
One Comment