MonetaPost – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan bahwa Bantuan PIP 2025 tidak boleh dipotong dalam bentuk apa pun. Dana pendidikan ini adalah hak penuh siswa demi masa depan bangsa yang lebih baik.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan bahwa Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) tidak boleh dipotong dalam bentuk apa pun. Ia menilai bahwa dana tersebut merupakan hak penuh bagi para penerima manfaat, terutama bagi siswa-siswa dari keluarga kurang mampu yang membutuhkan dukungan untuk melanjutkan pendidikan.
Dalam keterangannya di Jakarta, Senin (13/10/2025), Saan menyampaikan bahwa pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun masa depan bangsa. Ia menekankan bahwa setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan layak tanpa terbebani kondisi ekonomi keluarga.
“Pendidikan adalah salah satu hal yang dapat mengubah hidup seseorang menjadi lebih baik. Dengan pendidikan, anak-anak kita memiliki kesempatan lebih besar untuk memperbaiki masa depan mereka dan mengangkat derajat keluarga,” kata Saan Mustopa.
Fokus DPR: Dana Bantuan PIP Tak Boleh Dipotong Sedikit Pun
Menurut Saan, bantuan PIP yang diberikan oleh pemerintah tidak boleh dipotong, baik oleh pihak sekolah, lembaga, maupun individu. Dana tersebut ditujukan langsung kepada siswa penerima manfaat melalui rekening masing-masing agar penggunaannya tepat sasaran.
Ia juga menyarankan agar alokasi bantuan ini bisa ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang, karena program tersebut terbukti mendorong peningkatan angka partisipasi sekolah, khususnya di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
“Karena bagaimanapun, ini adalah program yang mulia, yaitu membantu anak-anak dari keluarga yang kurang mampu agar tetap bisa sekolah dengan layak dan semangat,” tegasnya.
DPR Dorong Evaluasi dan Penyaluran Bantuan yang Lebih Transparan
Dalam kesempatan itu, Saan juga menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan dalam penyaluran dana bantuan pendidikan. Menurutnya, DPR akan terus mengawasi agar program seperti PIP dijalankan dengan baik, tanpa penyalahgunaan di lapangan.
Ia menambahkan, pemerintah dan DPR harus bekerja sama agar sistem distribusi dana menjadi lebih efektif dan efisien. Digitalisasi penyaluran bantuan, seperti melalui rekening langsung ke siswa atau orang tua, dapat mencegah terjadinya potongan yang tidak semestinya.
“Kalau dana bantuan sudah langsung ke penerima, tidak ada alasan lagi untuk dipotong. Itu hak mereka, dan kita semua wajib menjaga agar tidak ada penyimpangan,” ujar Saan.
Bantuan PIP di Daerah: Sentuhan Langsung untuk Siswa Kurang Mampu
Dalam kegiatan reses di Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu (11/10/2025), Saan menyalurkan bantuan PIP kepada 155 siswa SDN Cinangka, Bungursari. Ia mengatakan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya sekadar penyerahan bantuan, tetapi juga bentuk silaturahmi dan dialog langsung dengan masyarakat.
Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi sarana penting bagi wakil rakyat untuk mendengar langsung aspirasi warga, khususnya di bidang pendidikan.
“Kami di DPR RI akan terus memastikan bahwa suara masyarakat di daerah tidak hanya didengar, tapi juga diwujudkan dalam kebijakan dan program nyata,” katanya.
Reses DPR: Dari Aspirasi Rakyat ke Kebijakan Nyata
Saan menjelaskan bahwa kegiatan reses bukan sekadar agenda rutin anggota DPR, tetapi juga momen penting untuk memastikan kebijakan publik benar-benar berpihak pada masyarakat. Ia menegaskan bahwa DPR berkomitmen memperjuangkan aspirasi rakyat yang diterima di lapangan agar diterjemahkan menjadi program yang konkret di pusat.
Melalui tatap muka dan dialog langsung, aspirasi terkait pendidikan, bantuan sosial, dan ekonomi masyarakat kecil dapat dihimpun secara komprehensif. Hal ini menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan di parlemen, termasuk dalam pengawasan program seperti Bantuan PIP.
Komitmen DPR terhadap Masa Depan Pendidikan Indonesia
Wakil Ketua DPR itu menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan kebijakan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Saan menilai bahwa akses terhadap pendidikan adalah tanggung jawab negara yang tidak boleh diabaikan.
“Negara harus hadir memastikan bahwa anak-anak kita bisa terus sekolah, tanpa terhambat oleh biaya atau kondisi ekonomi keluarga,” tutupnya.
Bantuan PIP sebagai Pilar Pendidikan Nasional
Melalui pernyataannya, Saan Mustopa menegaskan kembali bahwa Bantuan PIP 2025 bukan sekadar program bantuan, tetapi simbol nyata dari komitmen pemerintah dan DPR untuk membangun generasi cerdas, berdaya saing, dan berintegritas.
Dengan pengawasan ketat, transparansi penyaluran, dan peningkatan alokasi dana, diharapkan Program Indonesia Pintar dapat menjadi fondasi kuat bagi pendidikan nasional — membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah bagi seluruh anak Indonesia.
One Comment