3 Calon Deputi Gubernur BI

Presiden Prabowo mengusulkan tiga nama calon Deputi Gubernur Bank Indonesia ke DPR, menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri.

MonetaPost – Presiden Prabowo Subianto resmi mengajukan tiga nama calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Langkah ini dilakukan menyusul kekosongan jabatan setelah Deputi Gubernur BI, Juda Agung, mengundurkan diri pada 13 Januari 2026. Tiga nama yang diusulkan adalah Thomas Djiwandono, Dicky Kartikoyono, dan Solihin M. Juhro.

Pengajuan nama-nama ini disampaikan melalui Surat Presiden (Surpres) yang telah diterima DPR dan dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada Senin, 19 Januari. Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, mengonfirmasi bahwa surat tersebut telah ditindaklanjuti dengan penugasan kepada Komisi XI untuk menggelar proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.

Proses ini menjadi tahap penting dalam menentukan siapa di antara ketiga kandidat yang akan mengisi posisi strategis di bank sentral. Deputi Gubernur BI memiliki peran krusial dalam merumuskan kebijakan moneter, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Siapa Saja Tiga Kandidat Itu?

Thomas Djiwandono: Figur dengan Latar Belakang Fiskal

Nama pertama yang menarik perhatian publik adalah Thomas Djiwandono, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Thomas juga dikenal sebagai keponakan Presiden Prabowo Subianto, sehingga pencalonannya memicu berbagai respons di ruang publik.

Misbakhun menilai Thomas memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai untuk mengemban tugas sebagai Deputi Gubernur BI. Dari sisi pendidikan, Thomas dinilai memiliki bekal akademik yang kuat di bidang ekonomi dan keuangan. Selain itu, pengalaman dua tahun di Kementerian Keuangan memberinya pemahaman mendalam mengenai tantangan fiskal dan makroekonomi Indonesia.

Menurut Misbakhun, Thomas juga memiliki karakter personal yang dinilai positif, termasuk sikap rendah hati dan kemampuan berkomunikasi dengan berbagai pihak. Hal ini dianggap penting mengingat peran Deputi Gubernur BI tidak hanya teknis, tetapi juga membutuhkan kemampuan koordinasi lintas lembaga.

Dicky Kartikoyono: Sosok dari Internal BI

Dicky Kartikoyono merupakan figur yang berasal dari internal Bank Indonesia. Pengalaman panjangnya di bank sentral membuatnya memahami secara detail mekanisme kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta stabilitas keuangan.

Sebagai kandidat dari dalam BI, Dicky dipandang memiliki keunggulan dalam hal kontinuitas kebijakan. Ia dianggap mampu menjaga konsistensi arah kebijakan bank sentral di tengah dinamika ekonomi global yang semakin tidak pasti.

DPR diharapkan akan menggali lebih jauh visi dan pandangannya terkait penguatan peran BI, terutama dalam menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, serta mendorong inklusi keuangan.

Solihin M. Juhro: Akademisi dan Praktisi Kebijakan

Solihin M. Juhro dikenal sebagai ekonom yang memiliki kombinasi pengalaman akademik dan praktis. Sebelumnya, ia telah berkontribusi dalam berbagai kajian kebijakan ekonomi dan keuangan, baik di dalam maupun luar negeri.

Solihin dinilai memiliki perspektif makroekonomi yang luas, termasuk pemahaman tentang dinamika ekonomi global dan dampaknya terhadap Indonesia. Jika terpilih, ia diharapkan dapat memperkuat kapasitas analisis BI dalam merespons tantangan eksternal seperti volatilitas pasar keuangan, perubahan kebijakan bank sentral negara maju, dan gejolak geopolitik.

Tahapan Selanjutnya: Fit and Proper Test

Komisi XI DPR dijadwalkan menggelar rapat internal untuk menentukan jadwal fit and proper test bagi ketiga kandidat. Dalam uji kelayakan ini, para calon akan diminta memaparkan visi, strategi, serta pandangan mereka terkait kebijakan moneter dan stabilitas keuangan.

DPR juga akan menilai integritas, independensi, dan rekam jejak profesional masing-masing kandidat. Hal ini penting mengingat independensi BI sebagai bank sentral harus tetap terjaga, meskipun proses pengangkatan Deputi Gubernur melibatkan eksekutif dan legislatif.

Publik diperkirakan akan mencermati proses ini, terutama terkait potensi konflik kepentingan mengingat salah satu kandidat memiliki hubungan keluarga dengan presiden. Namun, DPR menegaskan bahwa penilaian akan dilakukan secara objektif berdasarkan kapasitas dan kompetensi.

Latar Belakang Pengunduran Diri Juda Agung

Kekosongan jabatan ini bermula dari pengunduran diri Juda Agung sebagai Deputi Gubernur BI, yang efektif sejak 13 Januari 2026. Bank Indonesia mengonfirmasi bahwa Juda telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden.

BI menyatakan bahwa pengunduran diri tersebut merupakan keputusan pribadi, dan tidak mengganggu operasional bank sentral. Gubernur BI kemudian merekomendasikan calon pengganti kepada Presiden, yang akhirnya mengusulkan tiga nama ke DPR.

Proses ini menunjukkan mekanisme kelembagaan yang berjalan sesuai aturan, di mana Presiden mengusulkan dan DPR memberikan persetujuan melalui fit and proper test.

Tantangan yang Menanti Deputi Gubernur Baru

Siapa pun yang terpilih akan menghadapi tantangan besar. Perekonomian global masih dibayangi ketidakpastian, mulai dari kebijakan suku bunga bank sentral negara maju, perlambatan ekonomi Tiongkok, hingga ketegangan geopolitik.

Di dalam negeri, BI juga harus menjaga stabilitas rupiah, mengendalikan inflasi, serta mendorong pemulihan ekonomi yang inklusif. Selain itu, perkembangan digitalisasi keuangan dan risiko siber menjadi isu penting yang perlu ditangani dengan serius.

Deputi Gubernur BI yang baru diharapkan mampu bekerja sinergis dengan Gubernur BI dan jajaran dewan gubernur lainnya untuk memastikan kebijakan yang kredibel, transparan, dan berpihak pada kepentingan nasional.

Pengajuan tiga nama calon Deputi Gubernur BI oleh Presiden Prabowo menandai babak baru dalam kepemimpinan bank sentral Indonesia. Proses fit and proper test di DPR akan menjadi penentu siapa yang paling layak mengisi posisi strategis ini.

Publik kini menantikan hasil seleksi tersebut, dengan harapan bahwa Deputi Gubernur BI yang terpilih mampu menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat kepercayaan pasar, dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan bagi Indonesia.