Telkom menggelar RUPSLB pada 12 Desember 2025 dengan lima agenda besar, termasuk pemisahan bisnis wholesale fiber, perubahan anggaran dasar, penugasan PDNS, hingga perombakan direksi dan komisaris.
MonetaPost – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Jumat, 12 Desember 2025 pukul 14.00 WIB. Rapat yang berlangsung secara daring ini akan membahas sejumlah agenda strategis yang berpotensi mengubah struktur bisnis, organisasi, hingga arah pengelolaan Telkom sebagai BUMN telekomunikasi terbesar Indonesia.
RUPSLB ini menjadi salah satu rapat paling penting Telkom dalam beberapa tahun terakhir karena mencakup agenda pemisahan usaha, perubahan anggaran dasar, penyesuaian tata kelola, penugasan pemerintah, hingga perombakan direksi dan komisaris.
Pemisahan Bisnis Wholesale Fiber Tahap Pertama
Landasan Hukum Pemisahan Bisnis
Agenda utama RUPSLB adalah permintaan persetujuan pemegang saham untuk melakukan pemisahan sebagian bisnis dan aset wholesale fiber connectivity tahap pertama. Pemisahan ini merupakan rangkaian awal dari pengalihan seluruh portofolio wholesale fiber Telkom kepada anak usaha, PT Telkom Infrastruktur Indonesia, yang 99,99% sahamnya dimiliki Telkom.
Langkah tersebut dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan hukum, terutama Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pemisahan juga sejalan dengan Pasal 25 ayat (6) Anggaran Dasar Telkom yang mengatur mekanisme restrukturisasi usaha.
Tujuan Strategis Pemisahan
Pemisahan bisnis wholesale fiber merupakan bagian dari upaya memperkuat struktur bisnis Telkom Group agar lebih fokus dan efisien. Dengan dialihkan ke satu entitas khusus, pengelolaan jaringan fiber wholesale bisa dilakukan lebih terintegrasi, transparan, dan sesuai standar industri.
Langkah ini juga sejalan dengan agenda besar transformasi TelkomGroup untuk menata ulang portofolio bisnis, terutama setelah inisiatif Fixed Mobile Convergence dan pembentukan IndiHome di bawah Telkomsel.
Perubahan Anggaran Dasar untuk Sesuaikan Regulasi BUMN
Penyesuaian terhadap Regulasi Tata Kelola Baru
Telkom juga mengajukan perubahan anggaran dasar perseroan guna menyesuaikan dengan pembaruan regulasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penyesuaian ini berkaitan dengan:
- pengaturan holding operasional,
- penyelarasan kewenangan antara pemegang saham Seri A Dwiwarna dan Seri B,
- adaptasi terhadap ketentuan tata kelola korporasi terbaru di lingkungan BUMN.
Penyesuaian AD dipandang penting agar proses pengambilan keputusan strategis lebih cepat dan akuntabel, sekaligus menjaga keselarasan antara Telkom sebagai entitas bisnis dan Telkom sebagai perusahaan milik negara.
Delegasi RKAP 2026 kepada Dewan Komisaris
Telkom juga mengusulkan agar persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun buku 2026 didelegasikan kepada dewan komisaris. Dengan pendelegasian ini, penetapan dan penyesuaian RKAP dapat diselesaikan tanpa menunggu rapat pemegang saham.
Langkah ini memungkinkan Telkom merespons cepat dinamika industri telekomunikasi yang terus berubah dan membutuhkan keputusan cepat, terutama terkait investasi jaringan, pengembangan data center, dan transformasi digital.
Penugasan Khusus Pemerintah: Pengoperasian PDNS Sementara
Telkom sebagai Pengelola Pusat Data Nasional Sementara
Agenda penting lainnya adalah permintaan persetujuan pemegang saham agar Telkom menerima penugasan khusus pemerintah sebagai penyedia layanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Penugasan ini berlangsung selama periode transisi sampai Pusat Data Nasional permanen beroperasi penuh.
Langkah ini berkaitan erat dengan kebutuhan menjaga kontinuitas layanan digital pemerintah serta memastikan keamanan dan kedaulatan data. Sebagai perusahaan dengan kapabilitas infrastruktur digital terbesar di Indonesia, Telkom dianggap mampu memberikan layanan transisi yang aman dan stabil.
Implikasi Penugasan terhadap Bisnis Telkom
Penugasan PDNS diyakini dapat memperkuat posisi Telkom di sektor data center dan cloud, yang menjadi pilar penting pertumbuhan industri digital nasional. Dengan pengalaman panjang dalam layanan data center dan jaringan, Telkom berpotensi mendapatkan peran lebih besar di proyek strategis pemerintah.
Rencana Perubahan Direksi dan Komisaris
Peninjauan Struktur Kepemimpinan
RUPSLB juga mengagendakan persetujuan perubahan susunan pengurus perseroan, mencakup direksi dan dewan komisaris. Pembahasan ini mengacu pada ketentuan:
- Undang-Undang Perseroan Terbatas,
- regulasi BUMN,
- peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
- serta Anggaran Dasar Telkom.
Perubahan tersebut dapat berupa penggantian, rotasi, atau penetapan kembali anggota manajemen. Perombakan ini dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian strategi jangka panjang Telkom di tengah ketatnya persaingan industri telekomunikasi dan digital.
Pentingnya Kepemimpinan untuk Transformasi Telkom
Dengan agenda restrukturisasi besar di tubuh perusahaan, kualitas kepemimpinan menjadi kunci keberhasilan transformasi Telkom. Struktur manajemen yang baru diharapkan dapat memperkuat eksekusi rencana bisnis sekaligus meningkatkan daya saing Telkom Group di era digital.
One Comment