Pemerintah mengusulkan anggaran rekonstruksi Sumbar 13T untuk memulihkan infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang. Simak detail kerusakan, data korban, dan langkah penanganannya.
MonetaPost – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengajukan anggaran rekonstruksi Sumbar sebesar Rp13 triliun untuk memperbaiki dan membangun ulang infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang serta tanah longsor. Usulan ini menjadi langkah awal dari pemerintah pusat dalam memastikan percepatan pemulihan di wilayah yang terdampak berat akibat bencana.
Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa angka Rp13 triliun tersebut baru merupakan usulan personal. Pemerintah pusat akan segera memformalkan angka tersebut dalam bentuk proposal resmi kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dody menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran ini berangkat dari kondisi kerusakan yang sangat masif dan mencakup berbagai sektor infrastruktur, mulai dari jalan nasional, jembatan, hingga fasilitas sosial masyarakat. Ia menegaskan bahwa rekonstruksi berskala besar sangat dibutuhkan untuk mengembalikan konektivitas antarwilayah yang lumpuh akibat bencana.
Dampak Kerusakan Infrastruktur di Sumbar
Titik-Titik Kritis yang Ditinjau Kementerian PU
Dalam kunjungan lapangannya, Menteri PU meninjau sejumlah wilayah yang mengalami kerusakan parah, seperti:
- Malalak, Kabupaten Agam
- Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar
- Malalo, Kabupaten Tanah Datar
- Sumpur, Kabupaten Tanah Datar
Titik-titik tersebut merupakan kawasan vital yang menghubungkan berbagai daerah di Sumatera Barat, sehingga kerusakannya berdampak langsung pada mobilitas masyarakat dan proses logistik.
Bentuk Kerusakan Infrastruktur
Beberapa jenis kerusakan berat yang ditemukan di lapangan meliputi:
- Terputusnya jalan nasional dan provinsi
- Jembatan yang rusak berat bahkan hanyut terbawa arus
- Kerusakan fasilitas publik seperti saluran air, drainase, dan jaringan utilitas
- Rusaknya permukiman penduduk serta lahan produktif masyarakat
Dody memastikan bahwa anggaran rekonstruksi Sumbar akan diprioritaskan untuk memperbaiki infrastruktur yang memiliki dampak langsung pada keselamatan dan aktivitas masyarakat.
Langkah-Langkah Cepat Pemerintah Pusat
Instruksi Presiden untuk Percepatan Rekonstruksi
Pemerintah pusat menegaskan komitmennya dalam mempercepat proses rekonstruksi menyeluruh. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemulihan infrastruktur akan dilakukan sepenuhnya sebagai tanggung jawab pemerintah pusat.
Dody menyatakan bahwa seluruh infrastruktur yang terdampak akan ditangani ulang dan diselesaikan secara tuntas.
Rencana Aksi Teknis
Untuk mewujudkan percepatan tersebut, pemerintah menyiapkan empat langkah strategis:
1. Restorasi Jalur Transportasi Utama
- Perbaikan jalan nasional yang menghubungkan antar kabupaten
- Rehabilitasi jembatan yang mengalami kerusakan struktural
2. Stabilitas Tanah dan Penguatan Tanggul
- Normalisasi sungai sebagai upaya mencegah banjir susulan
- Penguatan tebing-tebing rawan longsor
3. Pembangunan Infrastruktur Pengendali Bencana
- Pengadaan dan pemasangan sistem peringatan dini (EWS)
- Pembangunan kanal air dan sistem drainase baru
4. Kajian Teknis untuk Finalisasi Anggaran
- Pemetaan ulang terhadap segala bentuk kerusakan
- Perhitungan kebutuhan biaya yang lebih akurat
- Penyusunan prioritas pembangunan
Langkah-langkah ini dirancang agar penggunaan anggaran rekonstruksi Sumbar dapat efisien, tepat sasaran, dan mendukung pemulihan jangka panjang.
Perpanjangan Masa Tanggap Darurat
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperpanjang masa tanggap darurat bencana selama 14 hari hingga tanggal 22 Desember. Sebelumnya, masa tanggap darurat hanya berlaku hingga 8 Desember.
Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, menjelaskan bahwa perpanjangan ini diperlukan karena proses pencarian korban dan pendataan kerusakan masih berlangsung. Selain itu, kondisi cuaca yang masih tidak menentu membuat wilayah terdampak tetap berada dalam risiko tinggi.
Vasko menambahkan bahwa perpanjangan masa tanggap darurat memungkinkan tim SAR, relawan, TNI, Polri, dan instansi pemerintah untuk memperluas area pencarian dan mempercepat evakuasi korban.
Update Korban dan Wilayah Terdampak
Data Terbaru Korban Bencana
Hingga Senin sore, data resmi menunjukkan:
- 234 orang meninggal dunia
- 95 orang hilang
- 113 orang luka-luka
- 24.049 orang mengungsi
Angka ini menunjukkan skala bencana yang sangat besar dan menuntut percepatan penanganan, baik dalam aspek kemanusiaan maupun rekonstruksi.
Sebaran Wilayah Terdampak
Secara keseluruhan, terdapat 16 daerah terdampak banjir bandang dan tanah longsor, namun tiga daerah tercatat tidak memiliki korban jiwa maupun luka-luka:
- Kota Payakumbuh
- Kabupaten Pasaman
- Kabupaten Lima Puluh Kota
Daerah Paling Parah Terdampak
Kabupaten Agam menjadi wilayah dengan kerusakan dan korban terbanyak. Data mencatat:
- 151 orang meninggal dunia
- 55 orang hilang
Hingga saat ini, sejumlah warga kembali mengungsi karena hujan intensitas sedang yang kembali mengguyur wilayah tersebut. Kondisi tanah yang labil membuat risiko longsor susulan semakin besar.
Situasi ini semakin menegaskan pentingnya percepatan penggunaan anggaran rekonstruksi Sumbar agar pemulihan menyeluruh dapat segera dilakukan sebelum curah hujan meningkat lebih tinggi.
Harapan untuk Pemulihan Sumbar
Usulan anggaran rekonstruksi Sumbar Rp13 triliun menjadi bukti bahwa pemerintah pusat berkomitmen kuat dalam memulihkan infrastruktur dan kehidupan masyarakat Sumatera Barat. Dengan perpanjangan masa tanggap darurat, setiap proses pencarian korban, pendataan kerusakan, hingga perencanaan rekonstruksi dapat dilakukan secara lebih efektif.
Pemulihan Sumbar bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat. Harapannya, langkah-langkah cepat pemerintah dan dukungan anggaran yang besar dapat mempercepat kebangkitan Sumbar dari bencana besar ini.
One Comment