Dua pejabat Kementan dipecat karena terlibat pungli dan proyek fiktif senilai Rp27 miliar. Ini 7 fakta di balik pemecatan dan komitmen Mentan Amran membasmi korupsi di instansinya.
MonetaPost – Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan) kembali menjadi perhatian publik setelah Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, secara tegas memecat dua pejabat yang terbukti terlibat dalam kasus penyalahgunaan wewenang dan praktik pungutan liar. Kasus ini mengungkap modus manipulatif para oknum yang mencoba memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri melalui proyek fiktif dan permintaan uang dalam jumlah fantastis.
Berikut adalah 7 fakta penting yang menggambarkan secara rinci bagaimana skandal ini terbongkar dan bagaimana Kementan meresponsnya dengan tindakan nyata:
1. Permintaan Uang hingga Rp27 Miliar
Skandal bermula dari permintaan uang yang dilakukan dua pejabat Kementan kepada pihak eksternal yang ingin ikut serta dalam pengadaan proyek besar. Para oknum ini menjanjikan kemudahan memenangkan tender di lingkungan Kementan, asal diberikan dana awal sebesar Rp27 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp10 miliar bahkan sudah sempat dibayarkan.
2. Pemalsuan Dokumen Resmi
Tak hanya meminta uang, para oknum juga melakukan pemalsuan tanda tangan dalam upaya memperlancar praktik penipuan mereka. Pemalsuan ini digunakan sebagai alat untuk meyakinkan mitra bahwa proyek dan jaminan yang dijanjikan adalah sah secara administratif. Ini membuktikan bahwa skema penipuan yang dijalankan tergolong sistematis dan terencana.
3. Langkah Tegas: Dipecat Tanpa Toleransi
Menteri Amran menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi tindakan menyimpang, baik dari internal Kementan maupun pihak luar yang berperan sebagai calo proyek. “Kalau ada yang mengaku bisa bantu proyek dengan imbalan uang, jangan dipercaya. Kalau tahu, laporkan langsung ke saya. Kami pasti tindak dan pecat,” tegasnya dalam konferensi pers terbaru.
4. Peringatan kepada Seluruh Mitra Kerja
Amran juga memberi peringatan keras kepada semua mitra kerja agar tidak terjebak oleh pihak-pihak yang mengaku memiliki koneksi di Kementan. Ia menekankan bahwa tidak ada praktik “orang dalam” atau “jalur belakang” dalam sistem pengadaan yang dikelola Kementan. Ia meminta seluruh pelaku usaha untuk bekerja secara profesional dan transparan.
5. Bukti Komitmen Bangun Birokrasi Bersih
Pemecatan ini menjadi bagian dari strategi Amran membangun institusi yang bersih dan berintegritas. Ia menargetkan birokrasi pertanian bebas dari korupsi dan praktik tercela. Upaya tersebut membuahkan hasil: skor Reformasi Birokrasi (RB) Kementan meningkat dari 79 menjadi 85, dan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) naik dari 66,79 menjadi 74,46.
6. Rekam Jejak Tindakan Tegas Sejak 2014
Amran bukan baru pertama kali menindak pegawai nakal. Sejak menjabat sebagai Mentan pada 2014, ia telah memberikan sanksi kepada lebih dari 844 pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk pencopotan jabatan dan proses hukum. Salah satu tindakan mencolok adalah memenjarakan pejabat yang menarik fee dari proyek serta menindak 27 perusahaan pupuk yang merugikan petani hingga Rp3,2 triliun.
7. Investigasi Dugaan Mafia Pangan
Selain membersihkan internal kementerian, Amran juga aktif membongkar praktik curang dalam rantai distribusi pangan nasional. Terbaru, ia menemukan kejanggalan dalam pengelolaan stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Mentan mencurigai adanya manipulasi laporan dan meminta Satgas Pangan untuk segera menyelidiki dan menindak tegas pihak-pihak yang merugikan stabilitas pangan nasional.
Membangun Kementan yang Bersih dan Profesional
Menteri Amran Sulaiman mengajak seluruh jajaran di Kementan dan mitra eksternal untuk menjadikan insiden ini sebagai pelajaran penting. Ia ingin memastikan bahwa institusi yang dipimpinnya benar-benar bersih dari praktik curang, kolusi, dan korupsi.
“Kita tidak boleh kompromi terhadap pelanggaran. Birokrasi kita harus profesional, bersih, dan jujur. Ini bukan hanya soal moral, tapi tanggung jawab terhadap petani dan bangsa,” ujar Amran menutup pernyataannya.
Melalui tindakan disipliner yang tegas dan transparansi dalam kinerja, Amran berharap dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Pertanian. Ia menegaskan bahwa perubahan ke arah yang lebih baik tidak hanya membutuhkan regulasi, tapi juga keteladanan dari pimpinan dan keberanian untuk bertindak.
One Comment