PDI Perjuangan mendesak pemerintah Indonesia agar memimpin langkah diplomatik global mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Israel. Tujuannya: menghentikan agresi militer dan mendorong perdamaian di Timur Tengah.
MonetaPost – Dalam situasi internasional yang semakin memanas, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyerukan langkah tegas pemerintah Indonesia untuk menjadi pelopor dalam menghadapi agresi militer Israel. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, partai tersebut menilai bahwa saatnya Indonesia bersuara lantang di forum dunia, khususnya melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk menuntut sanksi ekonomi terhadap Israel.
Menurut PDI Perjuangan, langkah ini sangat penting mengingat Israel telah melakukan serangkaian agresi militer yang melanggar hukum internasional terhadap setidaknya enam negara: Palestina, Lebanon, Iran, Yaman, Suriah, dan Irak. Serangan-serangan ini dinilai tidak hanya merusak stabilitas kawasan, tetapi juga menjadi ancaman nyata bagi perdamaian global.
“Jika diakumulasi, telah ribuan kali Israel melakukan serangan terbuka terhadap negara-negara tersebut tanpa mendapatkan sanksi apa pun dari PBB,” ujar Said Abdullah, Ketua DPP PDI Perjuangan, dalam pernyataan tertulis.
Desakan untuk Menggunakan Instrumen Hukum Internasional
PDI Perjuangan mendorong pemerintah Indonesia untuk menginisiasi pendekatan multilateral dengan menggandeng negara-negara anggota Konferensi Islam dan ASEAN guna menyuarakan penjatuhan sanksi ekonomi langsung terhadap Israel melalui forum resmi PBB, termasuk Majelis Umum dan Dewan Keamanan.
Partai ini juga menyarankan agar Sekretaris Jenderal PBB menggunakan Pasal 99 Piagam PBB, yang memberikan wewenang kepada Sekjen untuk menyampaikan peringatan kepada Dewan Keamanan tentang ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.
Dengan mengaktifkan pasal tersebut, Dewan Keamanan PBB bisa didorong untuk melakukan pertemuan darurat dan mengeluarkan resolusi konkret demi menghentikan eskalasi konflik di Timur Tengah.
“Tindakan Israel yang baru-baru ini menyerang fasilitas nuklir Iran jelas melanggar hukum internasional dan sangat berpotensi memicu perang nuklir,” tegas Said.
Risiko Kemanusiaan dan Perang Skala Besar
Serangan terhadap fasilitas nuklir di Iran, menurut PDI Perjuangan, menjadi puncak kekhawatiran dunia. Jika dibiarkan, tindakan sepihak Israel tersebut bisa memicu perang regional berskala besar yang tidak hanya berdampak pada Timur Tengah, tetapi juga terhadap perdamaian global.
“Dunia tidak boleh menunggu sampai korban berjatuhan dalam skala besar. Ini bukan hanya tentang politik atau konflik regional, ini menyangkut hak asasi manusia, hukum internasional, dan moralitas global,” jelasnya.
Dalam konteks tersebut, pemerintah Indonesia diharapkan memainkan peran aktif sebagai motor diplomatik kawasan dalam meredam konflik dan menekan Israel untuk menghentikan serangan militer sepihak.
Peta Jalan Perdamaian untuk Timur Tengah
Lebih dari sekadar memberikan tekanan, PDI Perjuangan juga mendorong Indonesia untuk menyusun peta jalan perdamaian yang dapat diajukan kepada Sekretaris Jenderal PBB, Majelis Umum, dan Dewan Keamanan. Peta jalan ini akan menjadi proposal Indonesia sebagai negara nonblok dan berpengaruh di ASEAN, untuk mengakhiri konflik yang sudah berlangsung puluhan tahun.
Boikot Diplomatik dan Perdagangan sebagai Bentuk Solidaritas
Sebagai upaya konkret, Indonesia juga didorong untuk mengajak negara-negara Islam dan ASEAN untuk melakukan pemutusan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Israel. Langkah ini dianggap sebagai bentuk solidaritas internasional terhadap Palestina dan negara-negara lain yang menjadi korban agresi militer Israel.
“Boikot bukan hanya simbol perlawanan, tetapi langkah nyata melawan kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran kedaulatan,” tegas Said.
PDI Perjuangan bahkan mengusulkan agar Indonesia dan negara-negara sekutu lainnya mendesak pengeluaran Israel dari keanggotaan PBB melalui mekanisme Sidang Majelis Umum, jika Israel terus mengabaikan seruan dunia internasional.
Mengingatkan Soal Penyalahgunaan Hak Veto
Tak kalah penting, PDI Perjuangan juga menyoroti penyalahgunaan hak veto di Dewan Keamanan PBB, terutama oleh negara-negara kuat yang kerap melindungi Israel dari sanksi internasional.
Pemerintah Indonesia diimbau untuk mengingatkan pemilik hak veto agar menggunakan kewenangan tersebut dengan lebih selektif, demi menjaga integritas dan semangat berdirinya PBB itu sendiri—yakni menjaga perdamaian dan keamanan dunia.
Peran Strategis Indonesia di Panggung Global
PDI Perjuangan memberikan sinyal kuat bahwa Indonesia tidak boleh diam dalam menghadapi krisis kemanusiaan dan ketidakadilan yang terus berlangsung di Timur Tengah. Dengan sejarah panjang sebagai pelopor Gerakan Non-Blok, serta sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekuatan moral dan diplomatik untuk mendorong perubahan nyata di tataran global.
Dengan mendesak sanksi ekonomi, membangun koalisi kawasan, dan mendorong reformasi lembaga internasional seperti PBB, Indonesia bisa menjadi katalisator perdamaian dunia—sebuah langkah berani yang selaras dengan amanat konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
One Comment