Megawati tegaskan PDI-P tidak jadi oposisi atau koalisi, namun tetap bersuara lantang. PDI-P akan kritis terhadap kebijakan yang tak berpihak pada rakyat dan mendukung program prorakyat.
MonetaPost – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan sikap politik partainya dalam pidato penutupan Kongres ke-6 PDI-P yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Sabtu, 2 Agustus 2025. Dalam pidato tersebut, Megawati secara tegas menyatakan bahwa PDI-P tidak akan menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, tetapi juga tidak memilih jalur oposisi.
“Kita tidak berada di dalam kabinet, tetapi juga tidak memilih jalur oposisi,” ujar Megawati. Menurutnya, PDI-P memilih posisi sebagai penyeimbang yang tetap kritis dan akan bersikap tergantung pada substansi kebijakan pemerintah, bukan pada posisi kekuasaan.
Partai Penyeimbang: Dukung yang Baik, Lawan yang Tak Berpihak
Megawati menyatakan, PDI-P akan menilai kebijakan pemerintah berdasarkan keberpihakannya terhadap rakyat. Bila kebijakan itu sesuai dengan aspirasi publik dan berpihak pada kepentingan nasional, maka PDI-P siap memberikan dukungan. Namun jika kebijakan pemerintah dinilai bertentangan dengan konstitusi, moral politik, dan nilai-nilai yang diwariskan Bung Karno, maka partai berlambang banteng ini tidak segan untuk mengkritik.
“Keberpihakan bukan soal berada di dalam atau di luar pemerintahan, tetapi setia pada kebenaran dan berpijak pada moralitas politik yang diajarkan oleh bapak kita, Bung Karno,” lanjut Megawati.
Dengan pernyataan tersebut, PDI-P menempatkan diri sebagai kekuatan politik independen yang akan memantau jalannya pemerintahan dengan kritis, tetapi juga konstruktif. Megawati menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh dibatasi oleh blok-blok kekuasaan yang bersifat elitis. Demokrasi, menurutnya, harus tetap berpijak pada kedaulatan rakyat dan konstitusi sebagai pilar utama.
Reaksi Pengamat: Kritik PDI-P Akan Tetap Lantang
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai sikap PDI-P sebagai “penyeimbang” membuka peluang bagi partai tersebut untuk tetap vokal dalam menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Ia menyebut, meskipun PDI-P tidak secara resmi menjadi oposisi dan bahkan memiliki hubungan yang relatif cair dengan pemerintahan saat ini, partai ini tetap dapat menjalankan perannya sebagai pengawas kebijakan publik.
“Sepertinya kritik PDI-P akan proporsional. Kalau positif didukung, kalau tidak sesuai aspirasi rakyat dikritik dan diluruskan,” kata Adi.
Ia juga menegaskan bahwa tidak menutup kemungkinan PDI-P akan bersikap keras terhadap kementerian-kementerian tertentu, terutama bila kebijakannya menimbulkan kontroversi atau bertentangan dengan sejarah dan nilai-nilai ideologis yang dijunjung tinggi PDI-P.
Penulisan Ulang Sejarah Jadi Sorotan Kritis
Salah satu isu yang diprediksi akan menuai kritik keras dari PDI-P adalah rencana Kementerian Kebudayaan menulis ulang sejarah nasional. Adi Prayitno menyebut proyek ini rawan mendistorsi sejarah perjuangan Indonesia, khususnya peran Bung Karno sebagai tokoh sentral pendiri bangsa. Mengingat kedekatan ideologis PDI-P dengan warisan Bung Karno, Adi menilai partai ini tidak akan tinggal diam jika sejarah bangsa hendak direkonstruksi tanpa dasar akademis dan politik yang kuat.
“Pada isu-isu tertentu yang menyangkut kementerian sepertinya akan keras seperti penulisan ulang sejarah atau soal ojol beberapa waktu lalu,” ucap Adi, mengingatkan kembali bagaimana PDI-P bersikap vokal terhadap isu transportasi daring sebelumnya.
Mendukung Program Prorakyat: Seperti Makan Bergizi Gratis
Meski siap mengkritik kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, PDI-P juga menunjukkan kesiapan untuk mendukung program-program pemerintah yang dianggap bermanfaat dan sesuai dengan nilai kerakyatan. Salah satu contohnya adalah program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu janji kampanye utama Presiden Prabowo.
Adi menilai bahwa PDI-P akan mendukung inisiatif semacam ini karena sejalan dengan semangat kerakyatan yang menjadi pijakan ideologis partai. Program-program seperti sekolah rakyat, pendidikan gratis, dan program kesejahteraan lainnya juga dinilai akan mendapat dukungan dari partai banteng.
“Tapi kala menyangkut program yang spesifik dari pemerintah seperti makan gizi gratis, sekolah rakyat, dan lain-lain, mendukung,” tambah Adi.
Jalan Politik Baru: Kritik Konstruktif Tanpa Label Oposisi
Sikap PDI-P yang memilih jalur politik tengah-tengah—tidak oposisi, tidak koalisi—mencerminkan strategi baru yang bisa menjadi tren dalam demokrasi Indonesia. Dalam sistem multipartai seperti Indonesia, keberadaan partai penyeimbang bisa memainkan peran penting dalam menjaga check and balance antara pemerintah dan masyarakat.
Dengan pengalaman panjang sebagai partai penguasa, sekaligus sebagai partai oposisi di masa lalu, PDI-P tampak ingin menjaga keseimbangan antara ideologi, moral politik, dan kepentingan rakyat. Jalur ini bisa saja memperkuat demokrasi Indonesia jika benar dijalankan dengan konsistensi dan integritas.
PDI-P Tetap Lantang Demi Rakyat, Tanpa Harus Jadi Oposisi
Pidato Megawati di Kongres PDI-P ke-6 telah memberikan sinyal kuat bahwa partai ini tidak akan menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo-Gibran, namun juga tidak akan memposisikan diri sebagai oposisi formal. Alih-alih memihak pada salah satu kutub kekuasaan, PDI-P memilih jalan tengah yang memungkinkan mereka untuk mendukung kebijakan prorakyat dan mengkritik kebijakan yang dinilai menyimpang dari konstitusi.
Dengan positioning ini, PDI-P berpotensi menjadi aktor politik yang tetap relevan dan berpengaruh di luar pemerintahan. Yang jelas, suara kritis dari banteng tidak akan hilang, dan suara rakyat akan tetap disuarakan—dengan lantang.
