Gelombang demonstrasi besar-besaran di Indonesia bukan hasil campur tangan asing, melainkan akibat tekanan ekonomi rakyat. Ekonom menyoroti kenaikan PBB, PHK, ketimpangan pendapatan, hingga janji pemerintah merespons keresahan publik.
MonetaPost – Isu mengenai demonstrasi besar-besaran yang meluas di berbagai daerah Indonesia belakangan ini sempat dituding ditunggangi kepentingan asing. Namun, ekonom menilai narasi tersebut tidak akurat. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, menegaskan bahwa faktor utama di balik gejolak sosial ini bukanlah intervensi luar negeri, melainkan tekanan ekonomi domestik yang kian menghimpit masyarakat.
“Ini bukan soal kepentingan asing. Ini murni masalah perut,” ujar Esther dalam sebuah diskusi publik berjudul Indonesia di Persimpangan: Ketimpangan, Reformasi Fiskal, dan Masa Depan Ekonomi, Senin (1/9).
Menurutnya, berbagai kebijakan dan kondisi ekonomi yang kurang berpihak kepada rakyat kecil menjadi pemicu kemarahan publik. Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), lemahnya perlindungan tenaga kerja, hingga maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) hanya memperparah keresahan sosial.
Ketimpangan Pendapatan Jadi Pemicu Utama
Esther menyoroti jurang lebar antara pendapatan pekerja dengan pejabat publik. Upah minimum rata-rata buruh sekitar Rp5 juta, sedangkan anggota DPR menerima gaji resmi Rp104 juta per bulan, alias 20 kali lipat lebih besar.
“Ketidakadilan seperti ini yang menimbulkan ketegangan sosial. Rakyat merasa pemerintah dan legislatif tidak peka terhadap kondisi nyata masyarakat,” ujarnya.
Fenomena ini sejalan dengan teori ekonomi politik bahwa ketimpangan sosial merupakan salah satu pemicu terbesar instabilitas politik.
Dampak Langsung ke Pasar Keuangan
Gelombang unjuk rasa juga memengaruhi pasar finansial. Rupiah sempat terdepresiasi terhadap dolar AS, sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi cukup dalam.
Esther mencontohkan bahwa kondisi ini mirip dengan krisis politik sebelumnya, seperti saat Presiden Soeharto lengser pada 1998, di mana ketidakpastian politik memukul kepercayaan pasar dan melemahkan kurs rupiah.
Pandangan Ekonom CORE Kekecewaan Akumulatif
Senada dengan Esther, Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), menilai kerusuhan yang menyertai aksi demonstrasi merupakan akumulasi kekecewaan publik.
“Aksi ini bukan hanya karena satu isu. Ini akumulasi kemarahan masyarakat, terutama kelas menengah bawah, yang merasa kesejahteraan mereka terus tertekan,” tegas Faisal.
Ia menyebut kondisi ini seperti “api dalam sekam” yang mudah tersulut ketika dipicu isu provokatif, baik terkait kebijakan ekonomi maupun tindakan aparat.
Data Sosial-Ekonomi yang Mengkhawatirkan
Faisal memaparkan sejumlah data resmi yang mencerminkan rapuhnya fondasi ekonomi Indonesia:
-
Jumlah penduduk miskin mencapai 24 juta jiwa (Maret 2025).
-
Lebih dari 100 juta warga hidup di sekitar garis kemiskinan dengan pengeluaran per kapita di bawah Rp1 juta per bulan.
-
Pekerja informal masih mendominasi dengan persentase hampir 60 persen.
-
PHK massal sudah mencapai 43.500 orang, meningkat 150 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
-
Pertumbuhan upah riil buruh hanya naik 1,9 persen (Februari 2025), bahkan turun 4,8 persen jika dibandingkan Agustus 2024.
-
Ketimpangan tabungan perbankan sangat lebar, dengan 99 persen nasabah hanya menyimpan rata-rata Rp1,1 juta, sedangkan rekening dengan saldo di atas Rp2 miliar justru meningkat.
Data ini menunjukkan bahwa keresahan masyarakat memang berakar dari realitas ekonomi, bukan propaganda asing semata.
Isu DPR dan Kematian Ojol Jadi Pemicu
Gelombang protes besar bermula dari kekecewaan atas gaji dan tunjangan fantastis anggota DPR/MPR, yang kontras dengan kondisi ekonomi rakyat.
Situasi kian memanas setelah tragedi meninggalnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, yang tewas tertabrak kendaraan taktis Brimob saat aksi unjuk rasa di Jakarta pada 28 Agustus. Tragedi ini menjadi simbol ketidakadilan yang menyulut emosi publik di berbagai daerah.
Respons Pemerintah Evaluasi Tunjangan DPR
Presiden Prabowo Subianto akhirnya angkat bicara. Ia berjanji akan mengevaluasi tunjangan anggota DPR dan membuka ruang komunikasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat.
“Kita harus memperbaiki kekurangan yang ada di pemerintahan dan negara ini,” ujar Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/9).
Namun, Prabowo juga mengingatkan bahwa pemerintah tetap akan menindak tegas pelanggaran hukum dalam aksi massa. Ia menegaskan kewaspadaan terhadap kelompok yang ingin menunggangi demonstrasi untuk kepentingan politik tertentu.
Bukan Isu Asing, Tapi Ketidakadilan Sosial
Dari paparan para ekonom, jelas bahwa gelombang demonstrasi di Indonesia pada 2025 bukanlah semata-mata ditunggangi pihak asing. Sebaliknya, ketimpangan sosial-ekonomi, rendahnya perlindungan tenaga kerja, dan jurang pendapatan yang kian melebar menjadi faktor utama yang mendorong rakyat turun ke jalan.
Pemerintah kini dihadapkan pada tantangan besar: memperbaiki struktur ekonomi, menekan ketimpangan, serta membangun kembali kepercayaan publik. Jika tidak, keresahan masyarakat berpotensi kembali meledak di masa depan.
One Comment