Lima dinamika politik penting pada 2025, mulai dari kunjungan Gibran ke wilayah bencana hingga diplomasi Prabowo dengan China. Simak rangkuman lengkapnya.
MonetaPost – Dinamika politik Indonesia memasuki akhir 2025 semakin menghangat dengan munculnya berbagai isu besar yang menyedot perhatian publik. Dari kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke wilayah bencana hingga langkah diplomasi tingkat tinggi antara Indonesia dan Tiongkok, seluruh perkembangan ini mencerminkan arah baru pemerintahan dalam memperkuat posisi domestik maupun hubungan internasional. Berikut rangkuman lima isu politik yang paling banyak dibicarakan dalam beberapa hari terakhir.
Gibran Tinjau Langsung Bencana di Sumbar dan Aceh
Kunjungan Mendadak di Tengah Situasi Darurat
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan setelah melakukan kunjungan cepat ke Sumatera Barat, Aceh, dan sejumlah wilayah lain yang terdampak banjir bandang serta longsor. Kehadirannya dinilai memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah pusat ingin memastikan percepatan penanganan bencana, termasuk pemulihan infrastruktur dan evakuasi warga yang terdampak.
Fokus pada Akar Masalah Lingkungan
Dalam keterangannya, Gibran menegaskan bahwa bencana yang terjadi tidak semata akibat cuaca ekstrem, tetapi juga dipicu kerusakan lingkungan yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Pemerintah pusat disebut mulai mempersiapkan program rehabilitasi kawasan rawan bencana, seperti reboisasi, pemulihan aliran sungai, dan penguatan sistem peringatan dini yang lebih responsif.
Percepatan Koordinasi Pusat dan Daerah
Gibran juga menyoroti perlunya koordinasi lebih erat antara pemerintah daerah dan pusat agar respons kebencanaan tidak mengalami keterlambatan. Respons cepatnya menuai apresiasi dari sebagian masyarakat karena dilakukan di tengah situasi darurat dan dianggap menunjukkan kepedulian terhadap kondisi lapangan.
Pemerintah Tegaskan Kerusakan Lingkungan Jadi Faktor Utama Banjir
Pernyataan Pejabat yang Memicu Diskusi Publik
Isu lingkungan kembali menjadi pembahasan nasional setelah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa kerusakan lingkungan di Sumatera sudah berlangsung puluhan tahun dan memperparah banjir bandang yang terjadi. Pernyataan tegas dari pejabat pemerintah ini memicu diskusi publik mengenai efektivitas kebijakan daerah dalam menjaga kelestarian hutan.
Faktor Pembukaan Lahan & Aktivitas Industri
Sejumlah pakar lingkungan menyoroti bahwa pembukaan lahan, aktivitas tambang, serta pembangunan yang tidak terencana menjadi faktor signifikan yang memperburuk kondisi hidrologi. Dampaknya, daerah-daerah yang sebelumnya aman kini menjadi lebih rentan terhadap bencana hidrometeorologi.
Rencana Kebijakan Baru Menuju 2026
Pemerintah pusat disebut sedang menyiapkan revisi kebijakan perlindungan hutan yang lebih ketat pada 2026. Langkah ini dinilai positif karena menunjukkan kesadaran pemerintah untuk tidak hanya menanggapi bencana secara reaktif, tetapi juga menindaklanjuti akar permasalahan struktural yang selama ini terabaikan.
Revisi UU P2SK Jadi Pembahasan Panas di Pemerintahan
Upaya Memperkuat Sistem Keuangan Nasional
Revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi salah satu isu politik yang paling mencuri perhatian di penghujung tahun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa revisi tersebut bertujuan memperkuat koordinasi antara lembaga keuangan negara serta meningkatkan peran Bank Indonesia sebagai motor pertumbuhan ekonomi.
Penyesuaian Aturan untuk Menghadapi Kondisi Global
Revisi P2SK juga disiapkan untuk memastikan stabilitas sektor keuangan dalam menghadapi kondisi global yang tidak menentu. Dengan risiko resesi di berbagai negara dan gejolak ekonomi dunia yang terus berlangsung, Indonesia dianggap perlu memperbarui kerangka hukum agar tetap kompetitif dan aman.
Dampak pada Perbankan dan Fintech
Beberapa pasal yang sedang dibahas dikabarkan memberikan ruang lebih luas bagi pengembangan layanan keuangan digital, termasuk fintech dan pembayaran berbasis teknologi. Pelaku pasar memantau perkembangan ini karena berpotensi mengubah lanskap industri keuangan nasional, mulai dari perbankan besar hingga platform teknologi pembayaran.
Gibran Dorong Akselerasi Infrastruktur di Daerah Rawan Bencana
Audit Menyeluruh Infrastruktur Dasar
Selain melakukan kunjungan bencana, Gibran menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah rawan longsor dan banjir. Ia meminta kementerian terkait untuk melakukan audit menyeluruh terhadap bendungan kecil, tanggul desa, jalur evakuasi, hingga kondisi drainase di kawasan pegunungan dan dataran rendah.
Dukungan Anggaran Tambahan untuk Daerah
Sejumlah daerah yang termasuk kategori rawan bencana disebut berpotensi mendapatkan tambahan anggaran untuk memperkuat infrastruktur dasar. Langkah ini dinilai strategis karena lebih fokus pada upaya pencegahan jangka panjang daripada hanya memperbaiki kerusakan setelah bencana terjadi.
Respons Positif dari Pemerintah Daerah
Kebijakan tersebut mendapat respons positif dari sejumlah kepala daerah karena dianggap memberikan kepastian dalam pengembangan infrastruktur jangka panjang. Dengan dukungan pusat, pemerintah daerah berharap risiko bencana dapat ditekan dan kesiapsiagaan masyarakat meningkat.
Prabowo Gelar Diplomasi Tingkat Tinggi dengan Ketua MPR Tiongkok
Bahas Investasi hingga Kerja Sama Pertahanan
Di ranah hubungan luar negeri, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Ketua MPR China dalam agenda resmi yang berfokus pada penguatan hubungan bilateral. Pertemuan ini membahas isu strategis seperti investasi, ketahanan pangan, kesehatan, hingga potensi kerja sama pertahanan.
Langkah Menjaga Keseimbangan Geopolitik Asia
Diplomasi tersebut dinilai sebagai bagian dari strategi Indonesia dalam menjaga keseimbangan hubungan dengan kekuatan besar dunia, terutama di tengah memanasnya dinamika geopolitik Asia. Pemerintah Tiongkok disebut menunjukkan ketertarikan tinggi untuk memperluas investasi teknologi dan infrastruktur di Indonesia.
Peluang Besar dan Tantangan Diplomasi
Kedekatan diplomatik antara Indonesia dan Tiongkok membuka peluang ekonomi yang besar, namun juga menuntut ketelitian diplomasi agar Indonesia tetap menjaga posisi netral dan tidak terjebak dalam rivalitas negara besar.
Lima isu politik di atas menggambarkan dinamika pemerintahan yang semakin aktif dalam penanganan bencana, penguatan kebijakan ekonomi, serta hubungan internasional. Dengan agenda besar menuju 2026, publik menantikan langkah konkret pemerintah dalam memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga stabilitas politik di tahun yang penuh tantangan.
One Comment