MonetaPost – Defisit APBN Indonesia per Agustus 2025 capai Rp321,6 triliun atau 1,35% PDB. Apakah kondisi ini sinyal krisis fiskal atau masih dalam batas aman? Simak analisis penerimaan, belanja, dan tantangan ke depan.
Defisit APBN Tembus Rp321,6 Triliun
Kementerian Keuangan kembali merilis data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dengan catatan yang cukup mencemaskan. Hingga akhir Agustus 2025, defisit APBN mencapai Rp321,6 triliun atau setara 1,35 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka ini menimbulkan perdebatan: apakah defisit tersebut masih dalam batas aman sesuai target tahunan, atau justru menjadi sinyal bahaya bagi stabilitas fiskal Indonesia.
Ekonom sekaligus pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyoroti data ini sebagai alarm yang perlu dicermati. Menurutnya, APBN ibarat mesin kapal besar yang sedang mengarungi lautan ekonomi global.
-
Pendapatan negara adalah bahan bakar yang menjaga mesin tetap menyala.
-
Belanja negara adalah kecepatan yang menentukan seberapa jauh kapal bisa melaju.
Saat ini, kapal masih berjalan, tetapi pasokan bahan bakarnya semakin menipis sementara kecepatannya tetap tinggi. Jika kondisi ini tidak segera diantisipasi, ada risiko kapal fiskal kehabisan energi sebelum mencapai pelabuhan akhir tahun.
Target Masih Aman, Tapi Ada Potensi Melebar
Secara angka, defisit APBN Agustus memang masih berada dalam kisaran target tahunan 2,53 persen terhadap PDB. Namun, Achmad mengingatkan bahwa keseimbangan antara penerimaan dan belanja negara sedang menghadapi tekanan serius.
-
Pendapatan negara baru tercapai 57 persen dari target.
-
Belanja negara sudah menyentuh 55 persen dari pagu anggaran.
Sekilas terlihat seimbang, namun tren ini bisa berbahaya jika penerimaan tidak mengalami percepatan pada empat bulan terakhir tahun berjalan. Apalagi, defisit cenderung melebar di kuartal akhir saat realisasi belanja semakin tinggi.
“Masalah utama adalah ketidakseimbangan antara penerimaan dan belanja. Jika tren ini dibiarkan, defisit bisa membengkak lebih besar dari target,” ujar Achmad.
Akar Masalah: Penerimaan Pajak Masih Lemah
Salah satu akar persoalan utama terletak pada penerimaan pajak, yang baru mencapai 54,7 persen dari target hingga Agustus 2025.
Angka ini menunjukkan bahwa basis ekonomi belum sepenuhnya pulih dan belum optimal dalam menghasilkan penerimaan fiskal.
-
Kepabeanan dan cukai sedikit lebih baik dengan realisasi sekitar 62 persen, tetapi belum cukup kuat menutup gap.
-
PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) memang lebih tinggi, namun sifatnya fluktuatif sehingga tidak bisa menjadi andalan jangka panjang.
Artinya, sumber utama penerimaan negara belum bekerja maksimal, sementara kebutuhan belanja negara tetap tinggi dan tidak bisa ditunda.
Belanja Negara: Sosial Tinggi, Modal Lambat
Di sisi belanja, pemerintah masih menempatkan program perlindungan sosial sebagai prioritas utama. Realisasi belanja bansos meningkat dibandingkan tahun lalu, sehingga menjadi bantalan bagi kelompok masyarakat rentan di tengah ketidakpastian global.
Namun, ada ironi yang muncul. Belanja modal, yang seharusnya mendorong pertumbuhan jangka panjang, justru berjalan lambat. Padahal, belanja modal seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, atau investasi kesehatan memiliki dampak pengganda ekonomi yang lebih kuat dibandingkan bansos.
Achmad menilai kontradiksi ini bisa menjadi masalah jika berlanjut. “APBN hanya berfungsi sebagai alat penyangga jangka pendek, tetapi tidak menciptakan pengganda ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Analogi Kapal APBN Antara Bahan Bakar dan Kecepatan
Achmad kembali menekankan analogi menarik: APBN adalah mesin kapal besar yang sedang mengarungi samudra ekonomi global.
-
Pendapatan = bahan bakar
-
Belanja = kecepatan kapal
Kapal memang tetap melaju, tetapi bahan bakarnya semakin berkurang. Bila kecepatan tetap tinggi sementara pasokan energi melemah, ada risiko kapal berhenti sebelum sampai ke tujuan.
Analogi ini menunjukkan pentingnya menjaga sinkronisasi antara penerimaan dan belanja agar perjalanan fiskal tetap stabil, apalagi saat dunia tengah menghadapi ancaman badai ekonomi global seperti ketidakpastian geopolitik, perlambatan ekonomi Tiongkok, dan volatilitas harga komoditas.
Risiko Fiskal ke Depan
Jika kondisi ini tidak diantisipasi, ada beberapa risiko fiskal yang mungkin muncul menjelang akhir 2025:
-
Defisit melebar melebihi target tahunan.
-
Peningkatan utang untuk menutup defisit, yang bisa menekan beban bunga di tahun-tahun berikutnya.
-
Ketergantungan pada belanja sosial tanpa dukungan belanja produktif, yang berisiko membuat APBN kehilangan fungsi sebagai motor pertumbuhan.
-
Ruang fiskal terbatas untuk menghadapi shock eksternal, baik dari sisi geopolitik maupun perlambatan ekonomi global.
Alarm Dini, Bukan Krisis
Defisit APBN Agustus 2025 sebesar Rp321,6 triliun memang masih dalam batas aman target tahunan. Namun, angka ini seharusnya menjadi alarm dini bagi pemerintah untuk lebih serius mempercepat penerimaan, khususnya dari sektor pajak.
Sementara itu, belanja negara perlu diarahkan lebih produktif. Perlindungan sosial memang penting, tetapi investasi jangka panjang lewat belanja modal juga harus dipercepat agar APBN tidak hanya berfungsi sebagai penyangga, tetapi juga sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi.
Seperti kapal besar yang membutuhkan keseimbangan antara bahan bakar dan kecepatan, APBN Indonesia juga memerlukan sinkronisasi penerimaan dan belanja untuk memastikan perjalanan fiskal aman melewati badai global.
