Pemerintah targetkan cetak 100 ribu hektare sawah untuk capai swasembada pangan Papua pada 2027. Upaya fokus pada produksi lokal, distribusi, dan infrastruktur.
MonetaPost – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat swasembada pangan di wilayah Papua. Salah satu strategi utamanya adalah pembangunan sawah baru seluas 100 ribu hektare yang ditargetkan rampung dalam rentang waktu 2025–2026. Langkah ini diharapkan menjadi solusi permanen untuk mengakhiri defisit produksi beras dan mengurangi ketergantungan Papua terhadap suplai pangan dari luar daerah.
Dalam kunjungan kerja dan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Jayapura, Amran menekankan bahwa Papua harus bisa memenuhi kebutuhannya sendiri mulai tahun 2027. Menurutnya, biaya pengangkutan beras dari wilayah seperti Makassar atau Jawa selama ini dibebankan kepada masyarakat sehingga membuat harga pangan di Papua cenderung lebih tinggi.
Kebutuhan Beras Papua Masih Defisit Besar
Produksi Lokal Baru Menyentuh 120 Ribuan Ton
Amran mengungkapkan bahwa kebutuhan beras Papua mencapai sekitar 660 ribu ton per tahun, sedangkan produksi lokal baru sekitar 120–124 ribu ton. Artinya, terdapat defisit sekitar 500 ribu ton yang selama ini ditutup melalui pasokan dari luar pulau. Ketimpangan besar inilah yang mendorong pemerintah mempercepat program perluasan areal tanam dan membuka lahan sawah baru.
Distribusi Wilayah Cetak Sawah Baru
Untuk mengejar target produksi, pemerintah telah memetakan lokasi cetak sawah seluas 100 ribu hektare di wilayah Papua Raya, meliputi:
- Papua: ±20 ribu hektare
- Papua Selatan: ±50 ribu hektare
- Papua Barat Daya: ±17 ribu hektare
- Tambahan lahan di Sorong dan Papua Barat
- Potensi perluasan hingga Papua Pegunungan
Pemerintah memperkirakan bahwa jika program perluasan lahan ini berjalan konsisten, defisit pangan di Papua dapat tertutup dalam 5–10 tahun mendatang.
Solusi Permanen untuk Ketahanan Pangan Papua
Fokus pada Produksi Pangan Dalam Wilayah Sendiri
Amran menyebutkan bahwa pendekatan jangka panjang bukan hanya mengandalkan distribusi bantuan pangan seperti SPHP, tetapi memberikan kemampuan bagi Papua untuk menghasilkan pangan secara mandiri.
Ia menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi stabilitas nasional. Bila terjadi krisis pangan, dampaknya dapat meluas menjadi krisis sosial maupun politik. Oleh karena itu, langkah permanen berupa peningkatan produksi lokal harus terus dipercepat.
Upaya Tambahan: Gudang, Logistik, dan Intensifikasi Lahan
Pembangunan Infrastruktur Penyimpanan
Selain membuka lahan sawah baru, pemerintah juga memperkuat kapasitas infrastruktur pangan melalui:
- pembangunan gudang-gudang beras di daerah yang belum memiliki fasilitas memadai,
- pembangunan pusat penyimpanan logistik,
- perbaikan sarana transportasi untuk mempercepat distribusi pangan ke wilayah terpencil.
Intensifikasi Lahan Eksisting
Pemerintah juga mendorong intensifikasi lahan yang sudah ada dengan:
- penggunaan benih unggul,
- mekanisasi pertanian seperti traktor dan rice transplanter,
- pemanfaatan pompa air dan irigasi sederhana,
- pendampingan teknis kepada petani Papua.
Amran menjelaskan bahwa intensifikasi akan memaksimalkan produktivitas lahan-lahan pertanian yang selama ini belum dikelola optimal.
Aspirasi Masyarakat Papua: Jagung, Kakao, Kopi hingga Peternakan
Permintaan untuk Diversifikasi Komoditas
Dalam dialog langsung dengan petani, kelompok adat, dan pelaku usaha pertanian di Papua, Amran menerima sejumlah permintaan dari masyarakat, di antaranya:
- bantuan bibit jagung unggul,
- pengembangan komoditas kakao dan kopi,
- pengembangan kelapa dan hasil perkebunan lain,
- dukungan terhadap peternakan rakyat seperti sapi, kambing, dan ayam,
- peningkatan alat dan mesin pertanian.
Amran menegaskan bahwa dirinyalah yang pertama kali mendorong pertanian Papua untuk menjadi lebih produktif dan mandiri. Dengan dukungan pemerintah pusat, ia berharap program diversifikasi komoditas dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat Papua.
Mengurangi Ketergantungan pada Pasokan dari Luar Daerah
Biaya Transportasi Menjadi Beban Masyarakat
Selama bertahun-tahun, harga beras dan bahan pangan di Papua cenderung lebih mahal dibandingkan daerah lain. Salah satu penyebabnya adalah tingginya biaya pengiriman barang dari wilayah produksi utama di Indonesia bagian barat.
Amran menegaskan bahwa swasembada pangan bukan hanya soal kedaulatan, tetapi juga tentang mengurangi beban biaya hidup masyarakat Papua. Jika produksi lokal meningkat, harga pangan bisa lebih stabil dan terjangkau.
Papua Mandiri Pangan 2027
Dengan program cetak sawah 100 ribu hektare, pembangunan logistik dan gudang, intensifikasi lahan, serta dukungan diversifikasi komoditas pertanian, pemerintah menargetkan Papua dapat memasuki era kemandirian pangan pada 2027. Target ini dinilai realistis jika seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat adat, bersama-sama terlibat menjaga konsistensi program.
Amran menutup pernyataannya dengan optimisme bahwa Papua tidak hanya akan menjadi daerah mandiri pangan, tetapi suatu saat berpotensi menjadi salah satu lumbung pangan nasional.
One Comment