BTN memproyeksikan tambahan dana pemerintah Rp25 triliun akan terserap habis pada akhir 2025. Likuiditas ini menjadi dorongan besar bagi penyaluran kredit perumahan dan sektor riil, sejalan dengan pipeline kredit yang mencapai Rp30 triliun.
MonetaPost – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyatakan optimistis bahwa dana pemerintah sebesar Rp25 triliun yang ditempatkan di bank tersebut akan terserap habis dalam waktu relatif singkat. Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menegaskan proyeksi tersebut sejalan dengan tingginya permintaan kredit di sektor perumahan dan non-perumahan.
“Dengan tambahan dana Rp25 triliun ini, persoalan likuiditas bagi BTN untuk enam bulan ke depan sudah aman. Saya perkirakan akhir Desember tahun ini dana tersebut habis terserap,” ujar Nixon dalam acara Media Gathering BTN 2025: Energi Baru BTN Perkuat Transformasi Berkelanjutan yang digelar di Bandung, Jawa Barat, Jumat (19/9/2025).
Likuiditas Aman, Fokus ke Penyaluran Kredit
Menurut Nixon, langkah pemerintah untuk menyalurkan tambahan likuiditas melalui bank-bank BUMN membantu meredakan persaingan ketat dalam mencari sumber pendanaan murah. Kini, kompetisi justru bergeser ke ranah penyaluran kredit.
“Tambahan dana ini mengalihkan fokus persaingan. Bukan lagi mencari dana murah, tetapi bagaimana bank menyalurkannya menjadi kredit yang produktif,” jelas Nixon.
BTN sendiri menargetkan bahwa dana pemerintah tersebut akan digunakan sepenuhnya untuk mempercepat pembiayaan, khususnya di sektor perumahan yang merupakan core business perseroan.
Rata-rata Penyaluran Kredit Rp6–7 Triliun per Bulan
Optimisme BTN bukan tanpa dasar. Direktur Finance and Strategy BTN, Nofry Rony Poetra, menyebutkan bahwa bank mampu menyalurkan kredit rata-rata Rp6–7 triliun per bulan.
“Kalau kita hitung sederhana, Rp25 triliun bisa tertutup hanya dalam beberapa bulan. Ini sejalan dengan rencana bisnis bank (RBB) yang sudah ditetapkan,” ujar Nofry.
Kredit yang disalurkan BTN mencakup berbagai segmen, mulai dari ekosistem perumahan—seperti pembiayaan pengembang, kredit konstruksi, dan kredit pemilikan rumah (KPR)—hingga sektor non-perumahan yang juga terus berkembang.
Penempatan Dana Pemerintah ke Bank BUMN
Tambahan likuiditas untuk BTN merupakan bagian dari kebijakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan, yang menyalurkan dana sebesar Rp200 triliun ke lima bank BUMN. BTN sendiri mendapatkan jatah Rp25 triliun dengan mandat untuk menyalurkannya ke sektor riil.
Dana tersebut berlaku untuk jangka waktu enam bulan, dengan opsi perpanjangan apabila diperlukan. Harapannya, suntikan dana ini mampu menggerakkan roda perekonomian nasional melalui peningkatan konsumsi dan investasi masyarakat.
Kilas Balik: Program Serupa Saat Pandemi
Nixon mengingatkan bahwa langkah pemerintah kali ini mirip dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada masa pandemi Covid-19. Kala itu, pemerintah menempatkan dana di bank-bank pelat merah agar segera disalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit.
“BTN pernah menerima penempatan dana Rp10 triliun saat pandemi. Hasilnya cukup positif, ekonomi mulai pulih, dan dana bisa dikembalikan ke negara setelah dua tahun,” jelas Nixon.
Menurutnya, injeksi likuiditas Rp25 triliun kali ini juga diharapkan memberikan dampak serupa: mempercepat realisasi kredit sekaligus mendukung pemulihan ekonomi.
Pipeline Kredit BTN Lebih dari Rp30 Triliun
BTN saat ini memiliki pipeline kredit lebih dari Rp30 triliun yang belum diakadkan. Kehadiran dana pemerintah menjadi solusi tepat waktu untuk mempercepat pencairan pembiayaan tersebut.
“Demand kredit di BTN sangat tinggi. Pipeline kami sebenarnya lebih dari Rp30 triliun. Dengan tambahan likuiditas ini, kami bisa segera mengeksekusi tanpa khawatir nasabah pindah ke bank lain,” terang Nixon.
Dengan begitu, BTN dapat menjaga kepercayaan nasabah, memperkuat portofolio kredit, dan mendukung program perumahan nasional.
Fokus pada Ekosistem Perumahan
Sebagai bank yang dikenal sebagai spesialis pembiayaan perumahan, BTN akan tetap menjadikan sektor ini sebagai prioritas. Dari pengembang hingga pembeli rumah, seluruh rantai ekosistem perumahan membutuhkan dukungan pembiayaan yang besar.
Selain itu, BTN juga tidak menutup peluang di segmen kredit non-perumahan, yang belakangan menjadi salah satu motor pertumbuhan perseroan. Namun, Nixon menegaskan bahwa misi utama BTN tetap sejalan dengan tujuan awal bank ini didirikan: membantu masyarakat Indonesia memiliki rumah.
Dampak Positif bagi Ekonomi Nasional
Dana Rp25 triliun yang ditempatkan pemerintah di BTN tidak hanya sekadar menjaga likuiditas bank, tetapi juga diharapkan memberi efek berganda pada perekonomian. Penyaluran kredit di sektor perumahan akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan permintaan material bangunan, hingga menggerakkan sektor jasa pendukung.
Dengan demikian, kebijakan ini diproyeksikan tidak hanya menguntungkan BTN, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi nasional menuju akhir 2025.
Dengan pipeline kredit yang sudah menumpuk, tambahan dana pemerintah Rp25 triliun menjadi katalis penting bagi BTN untuk mempercepat pembiayaan. Likuiditas aman, permintaan kredit tinggi, dan fokus pada sektor perumahan membuat bank ini percaya diri bahwa seluruh dana akan terserap habis sebelum akhir tahun.
Seperti halnya pengalaman saat pandemi, kolaborasi antara pemerintah dan perbankan kembali membuktikan bahwa sinergi yang tepat mampu mendukung stabilitas dan pemulihan ekonomi Indonesia.
One Comment