Boikot Trump G20, Deklarasi Tetap Disahkan

Boikot Trump G20 tak hentikan pengesahan deklarasi oleh para pemimpin dunia di Afrika Selatan.

MonetaPost – Boikot Trump G20 menandai salah satu momen paling dramatis dalam sejarah forum ekonomi terbesar dunia. Ketidakhadiran Amerika Serikat pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Afrika Selatan memicu ketegangan diplomatik, namun para pemimpin dunia tetap bergerak maju dan mengesahkan deklarasi bersama. Peristiwa ini bukan hanya menunjukkan ketegasan G20 sebagai forum multilateral, tetapi juga menggarisbawahi bahwa kerja sama global tidak boleh bergantung pada keputusan satu negara, bahkan jika negara tersebut adalah kekuatan ekonomi terbesar.

1. Boikot Trump G20: Deklarasi Tetap Disahkan

Absennya Amerika Serikat dalam KTT G20 tahun 2025 tidak menghentikan proses pengesahan deklarasi bersama. Pada Sabtu (22/11/2025), para pemimpin G20 secara resmi mengadopsi deklarasi tersebut, meskipun biasanya dokumen itu diteken bersama pada akhir forum dengan kehadiran semua anggota. Keputusan ini dipandang sebagai langkah berani mengingat G20 selama ini beroperasi berdasarkan konsensus dan kehadiran AS kerap dianggap krusial.

Namun, para pemimpin G20 menolak menunda proses hanya karena Washington memilih tidak hadir. Boikot Trump G20 justru menjadi momentum bagi negara-negara lain untuk menegaskan bahwa keberlanjutan forum tidak seharusnya tersandera oleh kalkulasi politik satu anggota.

2. Komitmen Afrika Selatan Menjaga Kredibilitas G20

Sebagai tuan rumah, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menegaskan pentingnya menjaga kredibilitas G20. Ia menyampaikan bahwa forum ini tidak boleh kehilangan nilai, status, dan dampaknya, terutama karena tahun tersebut merupakan kali pertama Afrika memegang presidensi G20. Ramaphosa menekankan bahwa G20 harus tetap menjadi platform penting bagi kerja sama global, terlepas dari dinamika politik yang terjadi.

Keputusan untuk tetap mengesahkan deklarasi di tengah Boikot Trump G20 menjadi simbol bahwa kepemimpinan global membutuhkan komitmen kolektif. Tanggung jawab tersebut tidak bisa bergantung pada satu negara, sekalipun itu Amerika Serikat.

3. Kekhawatiran Pemimpin Dunia soal Masa Depan Forum

Meski deklarasi berhasil disahkan, ketidakhadiran AS tetap memicu kecemasan tentang masa depan G20. Presiden Prancis Emmanuel Macron memperingatkan bahwa forum ini “mungkin akan segera berakhir” jika negara-negara berpengaruh terus gagal menunjukkan komitmen kolektif. Pernyataan ini menggambarkan betapa rentannya multilateralisme di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik.

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menambahkan bahwa jalan ke depan tidak akan mudah. Ia menegaskan perlunya menciptakan pendekatan baru agar G20 dapat kembali memainkan peran konstruktif dalam menghadapi tantangan global. Boikot Trump G20 memperlihatkan bahwa keberadaan forum besar seperti G20 sangat bergantung pada keinginan politik anggotanya untuk tetap bekerja sama.

4. Peringatan dari China: Multilateralisme Melemah

Perdana Menteri China Li Qiang memberikan peringatan keras mengenai melemahnya multilateralisme. Ia menyoroti meningkatnya unilateralisme dan proteksionisme, yang menurutnya mengancam fondasi kerja sama global. Dalam konteks Boikot Trump G20, pernyataan Li Qiang menjadi semakin relevan. Ketidakhadiran AS membawa pesan bahwa forum multilateral bisa digunakan sebagai arena tekanan politik, tergantung kepentingan nasional masing-masing negara.

Li Qiang mempertanyakan komitmen global terhadap semangat kerja sama yang seharusnya menjadi dasar G20. Ia menilai bahwa tantangan global — mulai dari krisis iklim hingga ketidakstabilan ekonomi — hanya dapat diselesaikan melalui kemitraan dan dialog.

5. Isi Utama Deklarasi G20: 122 Poin Kebijakan Global

Deklarasi G20 2025 terdiri dari 122 poin yang mencerminkan agenda besar dunia, termasuk reformasi ekonomi, pendanaan iklim, dan tata kelola global. Salah satu fokus utama adalah dorongan untuk meningkatkan pendanaan iklim “dari miliaran menjadi triliunan,” yang mencerminkan kebutuhan mendesak untuk mempercepat transisi energi bersih dan mitigasi perubahan iklim.

Selain itu, deklarasi juga menekankan reformasi sistem keuangan internasional, termasuk penguatan IMF dan Bank Dunia agar lebih responsif terhadap kebutuhan negara berkembang. Dukungan bagi negara berpendapatan rendah menjadi poin penting, khususnya terkait restrukturisasi utang dan akses pendanaan pembangunan.

Dalam hal kebijakan pajak global, deklarasi kali ini dinilai kurang ambisius dibandingkan dokumen sebelumnya. Bahasa terkait pajak untuk individu ultra-kaya lebih lemah, mencerminkan kompromi yang harus dicapai di antara negara-negara anggota.

6. Isu Ukraina dan Konflik Global Lainnya

Deklarasi G20 juga menyinggung sejumlah konflik global, termasuk Ukraina, Sudan, Republik Demokratik Kongo, dan wilayah Palestina yang diduduki. Meskipun Ukraina hanya disebut satu kali, isu tersebut tetap dibahas oleh para pemimpin Barat di sela-sela forum, bahkan tanpa kehadiran delegasi resmi AS. Ini menunjukkan bahwa ketidakhadiran Washington tidak sepenuhnya menghapus agenda geopolitik dari diskusi G20.

7. Ketegangan Serah Terima Presidensi G20 ke AS

Salah satu puncak ketegangan terjadi menjelang serah terima presidensi G20 dari Afrika Selatan ke Amerika Serikat. Upacara simbolis tersebut hampir batal karena AS hanya mengirim pejabat diplomatik tingkat junior, yang dianggap tidak pantas untuk acara sebesar itu. Juru bicara kepresidenan Afrika Selatan, Vincent Magwenya, mengatakan bahwa situasi seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya.

Ketegangan meningkat ketika Gedung Putih menuduh Afrika Selatan melanggar prinsip transisi kepemimpinan. Namun, pihak tuan rumah menegaskan bahwa G20 tidak boleh tersandera oleh ketidakhadiran anggota mana pun.

Boikot Trump G20 memperlihatkan betapa rapuhnya multilateralisme dalam menghadapi dinamika politik global yang semakin kompleks. Meski AS memilih absen, G20 tetap menunjukkan kemampuan untuk bergerak maju dan mencapai konsensus. Deklarasi 122 poin menjadi bukti bahwa kerja sama internasional tetap mungkin dilakukan, bahkan ketika perbedaan politik mengemuka. Tantangan ke depan tetap besar, tetapi keputusan untuk mengesahkan deklarasi di tengah boikot menjadi sinyal positif bahwa komitmen kolektif masih hidup dalam sistem global.