Sebuah video viral menyesatkan publik dengan klaim bahwa Presiden Prabowo menyatakan Indonesia siap berperang. Faktanya, pernyataan itu adalah komitmen diplomatik, bukan ancaman militer.
MonetaPost – Media sosial kembali diwarnai dengan beredarnya konten menyesatkan yang memicu kegaduhan publik. Kali ini, sebuah video berisi potongan pidato Presiden Prabowo Subianto ramai dibagikan di Facebook, disertai narasi bombastis: “INDONESIA SIAP TERLIBAT JIKA PEPERANGAN DI TIMUR TENGAH MEMICU PERANG DUNIA KE-3.”
Unggahan tersebut menunjukkan cuplikan Presiden Prabowo tengah berpidato dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad berada di latar belakang. Sekilas video itu tampak meyakinkan, namun faktanya telah dipelintir dari konteks aslinya.
Berdasarkan penelusuran, video tersebut diambil dari konferensi pers resmi Presiden Prabowo yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada 9 April 2025, dengan judul:
“LIVE: Keterangan Pers Presiden Prabowo, Lawatan ke Timur Tengah dan Türkiye, Jakarta, 9 April 2025.”
Lawatan Diplomatik, Bukan Pernyataan Perang
Dalam konferensi pers tersebut, Presiden Prabowo menjelaskan hasil dari kunjungan diplomatiknya ke lima negara penting di Timur Tengah: Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania. Kunjungan ini bukan dalam konteks militer, melainkan untuk misi kemanusiaan—yaitu upaya mengevakuasi 1.000 warga Palestina dari wilayah konflik di Gaza menuju tempat aman di Indonesia.
Presiden menegaskan bahwa Indonesia tidak berpihak kepada salah satu negara yang berkonflik, melainkan ingin menjadi jembatan perdamaian. Sebagai negara dengan posisi netral dan berpopulasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia dianggap oleh komunitas internasional sebagai negara yang mampu berperan secara konstruktif dalam isu kemanusiaan dan diplomasi internasional.
“Indonesia dianggap bisa diterima oleh semua pihak yang bertikai. Saya kira, posisi ini membuat kita memang memiliki tanggung jawab,” ujar Presiden Prabowo.
Namun, di sinilah narasi disinformasi muncul. Kalimat lanjutannya, “Indonesia siap bila diminta oleh semua pihak untuk berperan,” kemudian dipelintir oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai pernyataan bahwa Indonesia “siap ikut berperang.” Padahal yang dimaksud oleh Presiden adalah peran diplomatik dan kemanusiaan, sesuai dengan kapasitas Indonesia di forum internasional.
Disinformasi: Ancaman Serius bagi Stabilitas Informasi Publik
Penyebaran video dengan narasi yang menyimpang seperti ini merupakan bentuk disinformasi, yaitu penyebaran informasi yang salah dan sengaja dimanipulasi untuk menciptakan persepsi keliru. Dalam konteks ini, framing yang digunakan seolah-olah Indonesia siap ikut serta dalam konflik militer di Timur Tengah, padahal tidak demikian.
Disinformasi semacam ini bisa berdampak serius:
-
Memicu kecemasan publik tanpa dasar fakta.
-
Merusak reputasi Presiden dan kredibilitas pemerintah.
-
Mengganggu hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah.
-
Mengaburkan pesan kemanusiaan yang ingin dibangun pemerintah Indonesia.
Komitmen Indonesia: Perdamaian, Netralitas, dan Kemanusiaan
Sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip nonblok, Indonesia selalu berpegang pada jalan damai dalam menghadapi konflik global. Indonesia telah berulang kali menunjukkan keberpihakan pada nilai-nilai kemanusiaan, termasuk dalam isu Palestina, tetapi tanpa campur tangan militer.
Dalam konferensi pers tersebut, Presiden Prabowo bahkan menjelaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam konflik Timur Tengah hanya akan terjadi dalam bentuk evakuasi warga sipil, pengiriman bantuan kemanusiaan, atau mediasi diplomatik jika diminta oleh kedua pihak yang bertikai.
Tidak ada satupun pernyataan yang menyiratkan bahwa Indonesia siap mengerahkan kekuatan militer atau terlibat dalam operasi bersenjata di luar negeri. Bahkan, komitmen Indonesia adalah tetap menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara dan memperkuat posisi diplomatik di dunia internasional.
Langkah Penanganan Disinformasi Harus Tegas
Dengan beredarnya konten palsu seperti ini, publik diimbau untuk lebih kritis dan bijak dalam menerima serta membagikan informasi, terutama yang bersumber dari media sosial. Verifikasi melalui sumber resmi seperti situs Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Luar Negeri, atau Sekretariat Presiden harus menjadi kebiasaan sebelum mempercayai informasi sensitif.
Pemerintah juga didorong untuk menindak penyebar hoaks yang terbukti sengaja memelintir fakta, karena tindakan ini melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan bisa diproses secara hukum.
Klarifikasi yang Perlu Disebarkan
Narasi bahwa Presiden Prabowo menyatakan “Indonesia siap berperang” adalah hoaks yang tidak berdasar dan telah disesuaikan untuk menggiring opini publik ke arah yang keliru. Faktanya, pernyataan Presiden adalah tentang kesediaan Indonesia untuk membantu secara damai dan kemanusiaan, bukan dengan kekuatan militer.
Sebagai warga negara, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga ekosistem informasi yang sehat. Selalu cek fakta, jangan mudah terpancing oleh judul provokatif, dan hanya bagikan konten dari sumber yang tepercaya.
One Comment